REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan belum semua BUMN 100 persen mendaftarkan pekerjanya dan anggota keluarganya dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia mengakui, belum seluruh BUMN mendaftarkan pekerja dan keluarganya dalam program JKN-KIS.
"Saya sedih juga kalau mendengar cerita bahwa teryata belum semua BUMN ikut BPJS program JKN-KIS," katanya saat diskusi bincang JKN-KIS 'Peningkatan Layanan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai BUMN&Anggota Keluarganya Melalui Sinergitas Koordinasi Manfaat', Rabu (22/3).
Dia mendapatkan data dari direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris bahwa semua BUMN sebenarnya sudah mendaftarkan pekerjanya dalam progrm JKN-KIS. Tetapi meski sudah mendaftar, belum seluruh pekerja diikutkan program ini. Fahmi mengatakan kepadanya bahwa pekerja BUMN yang sudah mendaftar JKN-KIS baru 500 ribu jiwa.
Data yang diperoleh Rini menyebutkan sebanyak 50 BUMN yang sudah mendaftar 100 persen untuk karyawan dan keluarganya. Sedangkan 48 BUMN yang sudah mendaftarkan pegawainya dan keluarganya di program JKN-KIS baru 80 persen sampai 90 persen. Kemudian 31 BUMN yang sudah mendaftarkan 50 sampai 80 persen karyawan dan keluarganya. "Kemudian sebanyak 16 BUMN yng mendaftarkan kurang dari 50 persen pekerja, bahkan ada satu BUMN yang belum daftar sama skali," ujarnya.
Padahal jumlah pekerja BUMN hampir 800 ribu jiwa. Untuk itu, ia meminta BUMN perlu mawas diri. Memang, diakuinya mungkin ada BUMN yang mempertimbangkan pelayanan BPJS Kesehatan ini sudah baik atau belum. Namun, kata dia, yang paling penting BUMN adalah badan usaha milik negara, artinya saham dan modalnya itu diperoleh dari negara.
Artinya juga BUMN juga dapat dari rakyat dan itu juga berarti milik rakyat. Karena itu, benefit utama juga kembali ke rakyat. Sementara program BPjS Kesehatan ini untuk rakyat, untuk 250 juta jiwa sehingga mereka bisa menikmati layanan kesehatan yang mereka butuhkan biarpun mungkin biayanya diatas kebutuhan mereka tetapi bisa terlingkupi. "Bagaimana caranya? Ya kita harus bantu," ujarnya.
Ia menegaskan BUMN yang mampu dan sehat harus bisa membantu kalangan yang tidak mampu. Karena pembiayaan JKN-KiS dengan siatem goton royong. Itu juga dasar pemikiran BPJS Kesehatan. Untuk itu ia menekankan kalau BUMN milik rakyat. Memang ia tidak lupa kalau BUMN ini menjaga supaya tetap sehat, dan harus selalu memperoleh untung.
"Itu betul tapi bagaimana mencapai keuntungan?jangan sampai kita untung trus orang sebelah kita meninggal. Kita (memperoleh) profit tapi oramg-orang di sebelah ikut berkembang, salah satu caranya BPJS Kesehatan," ujarnya.
Ia bahkan sudab berbicara dengan Fachmi dan dia megungkapkan kemungkinan seandainya tarif iuran JKN-KiIS naik karena memberikan pelayanan yang meningkat tetapi iuran dinaikkan. Meskipun, profit turun sedikit ia tak mempermasalahakannya.
"Mungkin kita naikkan cost sedikit, profit turun sedikit karena pada akhirnya kalau ikut BPJS Kesehatan kita juga memberikan benefit pada warga Indonesia menyeluruh yang juga jadi tanggung jawab BUMN jg. Saya tekankan BUMN adalah milik rakyat dan menjaga selalu berkembang untuk anak cucu bangsa kita dan diharapkan cucu bangsa esok bisa menikmati BUMN," katanya.
Jadi ia sekali lagi menekankan tidak ada alasan untuk tidak ikut BPJS Kesehatan. Ia menargetkan, semua pekerja dan anggota keluarga 100 persen terdaftar di BPJS Kesehtan sebelum akhir 2017. "Ini program pmerintah yang harus kita dukung dan juga diatur Undang-Undang (UU). BUMN harus jadi pionir, BUMN taat hukum, UU," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika