Rabu 22 Mar 2017 18:58 WIB

Menkeu: Jangan Ada Korupsi di Pembiayaan Infrastruktur

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Angga Indrawan
Sri Mulyani
Foto: Antara
Sri Mulyani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar pembangunan infarstuktur harus berjalan tepat waktu dan tidak mengalami mangkrak karena korupsi dana. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri acara perayaan Sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Ritz Carlton Hotel, Pacific Place, Jakarta, Rabu (22/3).

Menkeu mengatakan, pembangunan infrastruktur Indonesia harus dipacu agar terjadi pertumbuhan yang menjadi sumber perekonomian Indonesia. Namun seringkali realisasi pembangunan infrastruktur tidak selesai tepat waktu, kelebihan anggaran (overbudget) bahkan sampai mangkrak.

"Berbagai inovasi pembiayaan yang dilakukan harus tetap dengan prinsip kehati-hatian serta dapat menyelesaikan pembangunan secara tepat waktu,"ujar Sri Mulyani.

Ia menekankan, jangan sampai terjadi keterlambatan pembangunan sebagai akibat dari dana yang dikorupsi. Apalagi menurutnya saat ini banyak proyek yang sulit untuk tepat waktu dan biaya. Proyek infrastruktur sering mengalami cost over run.  

"Bila penyebabnya alamiah karena perubahan alam saya maklumi. Namun jangan sampai ada korupsi dan mark up. ini yang ingin ditekankan ke SMI dalam melakukan inovasi pembiayaan,” tuturnya.

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tercatat mencapai Rp 4.796 triliun sampai dengan tahun 2019 dan pemerintah hanya bisa memenuhi 41,3 persen atau Rp 1.978 triliun dari dana APBN dan APBD. Sementara, BUMN turut berkontribusi 22 persen atau Rp 1.066 triliun dan dana yang diperlukan dari sektor swasta sebesar Rp 1751 triliun atau 36 persen dari total kebutuhan pembiayaan.

Ia menegaskan agar perusahaan melakukan inovasi dalam bangun struktur pendanaan infrastruktur. Sebab, apabila hanya mengandalkan APBN dan APBD tidak bisa untuk mencapai pembangunan infrastruktur tepat waktu dan biaya. 

"Padahal ini merupakan salah satu bentuk investasi menjaga pertumbuhan, serta mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia,” kata dia.

Dari pertemuan G20, lanjut Sri Mulyani, pihaknya juga mendengar banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh institusi seperti bank dunia di dalam mengkombinasikan pembiayaan yang berasal dari bilateral multilateral dengan trik untuk bisa memobilisasi bahkan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah.

“Salah satunya disebutkan oleh Presiden Bank Dunia bahwa 80 juta US Dollar suatu grant dari pemerintahan Norway bisa memobilisasi satu billion dolar,” ungkapnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement