REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Otoritas Prancis bergabung dengan Inggris dalam penyelidikan korupsi Airbus Group SE. Kasus berpusat pada tuduhan praktik kecurangan terkait penjualan pesawat dan pengaturan pembiayaan pesawat.
Penyelidikan oleh Parquet National Financier mengikuti langkah-langkah dari Serious Fraud Office Inggris pada Agustus untuk melihat lebih dalam kemungkinan adanya penyuapan dan korupsi dalam bisnis penerbangan sipil Airbus terkait dengan konsultan pihak ketiga. "Kedua pihak berwenang akan berkoordinasi satu sama lain," kata Airbus seperti diberitakan Bloomberg, Jumat (17/3).
Airbus yang bekerja sama sepenuhnya mengharapkan penangguhan pembiayaan dipulihkan. Investigasi yang bisa berlangsung selama beratahun-tahun menambah tantangan perusahaan yang berbasis di Tolouse Prancis itu untuk memperluas usahanya di luar negeri. Hasil investigasi yang buruk juga bisa merusak reputasi dan menyebabkan denda yang signifikan.
Tahun lalu, penyelidikan internal menemukan salah urus dan kelalaian Airbus dengan regulator Inggris dan Agensi Kredit Ekspor Eropa yang melibatkan kontraktor luar dalam beberapa pembiayaan ekspor. Lembaga kredit termasuk U.K. Export Finance menangguhkan beberapa pembiayaan untuk membantu penjual pesawat komersial. Kegagalan Airbus mengungkapkan penggunaan pihak ketiga adalah salah satu faktor penyelidikan Inggris ini.
Lembaga kredit Inggris adalah salah satu dari beberapa di Eropa yang telah memberikan pembiayaan untuk penjualan perusahaan luar negeri. Airbus mengembangkan sayapnya di Inggris Raya dan merakit pesawat di negara lain termasuk Prancis dan Jerman.
Airbus bukan satu-satunya perusahaan yang telah tersandung kasus saat mencoba berekspansi di Timur Tengah, Asia, dan daerah yang tumbuh cepat lainnya. Perusahaan sering menggunakan perantara dengan koneksi lokal untuk membantu mereka di pasar baru. Seperti diketahui, butuh waktu tahunan bagi perusahaan untuk mendirikan kantor lokal. Praktik tersebut tidak ilegal tetapi dapat mempersulit pengawasan.
Produsen mesin jet Rolls-Royce Holdings Plc sedang diselidiki selama bertahun-tahun setelah mengakui kemungkinan korupsi terkait penggunaan konsultan asing. Pada Januari 2017, perusahaan setuju membayar 800 juta dolar AS untuk menyelesaikan penyelidikan dan mengaku membayar suap untuk memenangkan kontrak di negara-negara seperti Thailand, Angola, dan Irak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika