REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Demo angkutan umum tampaknya tidak akan berhenti, mulai dari Yogyakarta, Medan, Malang, Semarang, Tangerang, dan Bandung. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, memperkirakan tren ini bisa jadi akan diikuti pengusaha dan sopir angkutan umum di daerah lain.
Maraknya penggunaan teknologi informasi sudah merambah di sektor transportasi umum. Muncul angkutan sewa beraplikasi, baik sepeda motor maupun taksi.
Ojek online makin meningkat jumlahnya, demikian pula taksi online. Moda transportasi ini memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkannya, selain tarifnya yang lebih murah dibanding taksi resmi.
Pada awal operasi, warga diuntungkan karena murahnya tarif. Namun, seiring waktu kehadiran moda transportasi berbasis online ini mulai menimbulkan gejolak dari para sopir taksi dan ojek konvensional.
Sopir taksi dan ojek konvensional merasa terancam pendapatannya dengan keberadaan transportasi berbasis online. "Untuk tidak menjadikan demo transportasi umum makin merebak di sejumlah daerah nantinya, segeralah pemerintah bertindak untuk melarang operasi angkutan umum sewa online berdiri sendiri jadi badan hukum. Tetapi memaksa untuk bergabung dengan perusahaan angkutan umum sewa yang sudah ada," ujar Djoko kepada Republika, Jumat (10/3).
Djoko melanjutkan, pemerintah daerah harus serius melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum sewa yang sudah ada sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi warga. Ia menegaskan, peran kepala daerah untuk menata transportasi umum sangatlah besar.
Menurut pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata ini, hanya Kota Solo yang melarang operasi angkutan umum berbasis beraplikasi. Operasional baru diizinkan jika bergabung dengan angkutan umum yang sudah ada, tidak membentuk badan usaha baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika