REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa menyebut program-program yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) diprediksi dapat menurunkan angka kemiskinan nasional sebanyak 0,3 persen dalam setahun. Prediksi tersebut didapat dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia.
Khofifah menjelaskan, ia memang meminta bantuan dari Bank Dunia untuk menghitung ketepatan sasaran program-program Kemensos dalam mengurangi angka kemiskinan dan menekan indeks gini ratio. "Hasil telaahnya menunjukkan dari anggaran dan program yang ditargetkan Kemensos akan mendukung 0,3 persen upaya penanggulangan kemiskinan nasional," kata Khofifah, usai menjadi panelis dalam diskusi Rembuk Republik yang mengangkat tema 'Solusi atas Masalah Ketimpangan Ekonomi' di Museum Bank Indonesia, Selasa (28/2).
Masalah kemiskinan di Indonesia, menurut Khofifah, sebagian besar disumbang oleh sulitnya akses terhadap barang. Semakin jauh lokasi sebuah desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Akibatnya, kesejahteraan sulit tercipta.
Oleh sebab itulah, sambungnya, tidak mengherankan jika survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di desa dua kali lipat dari angka kemiskinan di kota. Pada 2016, penduduk miskin di desa paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur. Adapun penduduk miskin di kota paling banyak berada di Jawa Barat.
Khofifah menyebut bahwa kemiskinan juga disumbang oleh sejumlah faktor lain yang tak dapat diprediksi, yakni bencana. Ia mengatakan, bencana dapat membuat angka kemiskinan di sebuah daerah langsung melonjak drastis hingga 80 persen. Sebabnya, selain karena rumah dan segala isinya hancur, kebun dan sawah warga juga rusak sehingga tak bisa berproduksi.
"Kalau saya menyebutnya 'Jamila', jadi miskin lagi. Tadinya sudah tidak miskin, lalu tiba-tiba ada bencana jadi miskin lagi" kata dia.
Kementerian Sosial sendiri memiliki sejumlah program bantuan sosial yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari balita, anak sekolah, lansia, ibu hamil sampai warga penyandang disabilitas. Pada 2017, pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan sosial sebanyak Rp 52,95 triliun dalam APBN yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
