REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menyebut turunnya gini rasio tak secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia yang diukur dengan gini rasio turun menjadi 0,394 pada September 2016. Angka ini turun tipis dari gini rasio pada Maret 2016 yang berada di posisi 0,397.
Lana mengatakan, turunnya gini rasio menunjukkan berkurangnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, namun tidak otomatis mengurangi angka kemiskinan. Ia menjelaskan, ketimpangan pendapatan di Indonesia amat dipengaruhi oleh struktur ekonomi negara yang bergantung pada sumber daya alam. Gini rasio di Indonesia pernah naik ke angka 0,4 pada 2012 sebagai dampak dari meningkatnya harga komoditas di tahun-tahun sebelumnya.
"Saat harga komoditas naik, yang punya tambang dan kebun mengalami peningkatan kekayaan yang signifikan. Sementara masyarakat yang di bawah relatif tetap pendapatannya, atau hanya sedikit lebih baik," kata Lana, saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (26/2).
Karenanya, saat ini ketika harga komoditas turun dan gini rasio turun, Lana menduga ketimpangan berkurang bukan karena masyarakat bawah mengalami peningkatan kesejahteraan. Tetapi karena masyarakat kelas atas yang berkurang kekayaannya.
Dia mengatakan bahwa dominasi warga kelas atas terhadap PDB juga amat kuat. Credit Suisses merilis 10 persen orang terkaya di Indonesia memiliki 75,7 kekayaan nasional. Sementara, studi yang dilakukan Oxfam dan Infid menyimpulkan bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan harta 100 juta orang termiskin.
"Data ini menjadi alarm bagi pemerintah. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang ketimpangan pendapatan penduduknya paling tinggi di dunia," kata Lana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
