REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempermudah perusahaan yang beropreasi. Kemudahan ini terkait dengan penghapusan kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta penyederhanaan prosedur dan penghapusan kewajiban biaya administrasi pembaruan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

Kedua Permendag baru ini memberi jaminan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ‎pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap lima tahun dihapus. 

"Pemerintah ingin meningkatkan pelayanandan kemudahan berusaha kepada seluruh pelaku usaha di bidang perdagangan," kata Enggar melalui siaran pers, Kamis (23/2).

SIUP merupakan bentuk perizinan perdagangan yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Sedangkan TDP merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan setelah mendaftarkan perusahaannya. 

Penerbitan SIUP dan TDP tersebut telah didelegasikan ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota. Dengan adanya aturan baru ini, maka pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 

Ketentuan penghapusan pendaftaran ulang SIUP tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.  

“Perlu diingat pula bahwa pengajuan permohonan SIUP baru, perubahan dan/atau  penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi seperti ditetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2007,” tegas Enggar. 

Pembaruan TDP Nol Rupiah bagi perusahaaan yang akan memperbarui izin setelah lima tahun, cukup menyampaikan surat pemberitahuan secara manual atau elektronik mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi atau hasil scan TDP yang lama. 

Jika dalam waktu tiga hari kerja pembaruan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbarui. Selain itu, untuk pembaruan TDP dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 0 (nol rupiah). 

Ketentuan mengenai TDP ini sesuai dengan Pasal 9A Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika