Sabtu 18 Feb 2017 10:24 WIB

Ganjar Gagas Masyarakat Bisa Miliki Saham Semen Rembang

Warga Kabupaten Rembang pendukung pembangunan pabrik semen membentangkan poster saat berunjuk rasa di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/12).
Foto: Antara/R Rekotomo
Warga Kabupaten Rembang pendukung pembangunan pabrik semen membentangkan poster saat berunjuk rasa di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/12).

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggagas masyarakat di Kabupaten Rembang bisa ikut memiliki keberadaan pabrik semen dengan kepemilikan saham pabrik tersebut.

"Kami mencoba membuatkan skema tidak hanya sekadar program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR)," ujarnya di Kudus, Sabtu (18/2). Menurut dia, memang harus sedikit dipaksa agar pihak semen juga sedikit perhatian. Untuk itu, kata dia, pihak semen juga harus bisa bicara dengan pemilik sahamnya.

Ia menganggap, keberadaan pabrik semen di Kabupaten Rembang memang diperlukan, mengingat sebelumnya juga terjadi penambangan secara ilegal. "Daripada ditambang secara ilegal dan tidak membayar pajak serta berpotensi mengakibatkan kerusakan jalan, lebih baik ditambang secara legal dengan mempertimbangkan kelayakan operasi dari sisi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal)," ujarnya.

Terkait keputusan mengenai pengajuan izin lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) di kabupaten Rembang, dia mengaku, ditenggat waktu hingga 24 Februari 2017. Tenggat waktu tersebut terhitung sejak hasil rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA) Jateng diserahkan kepada gubernur.

"Diizinkan atau tidak, kami akan mengikuti apa kata penilai independen terhadap Amdal apakah sesuai atau tidak," ujarnya. Ia juga menyayangkan, sikap beberapa pihak pada sidang KPA justru keluar ruangan serta tidak hadirnya perwakilan dari Walhi.

"Harapannya, semua pihak yang pro dan kontra datang dan beradu argumen, sehingga bisa objektif," ujarnya. Saat ini, lanjut dia, sedang dibentuk tim kecil untuk merapikan beberapa hal terkait rekomendasi sidang Amdal.

"Tim yang dibentuk tersebut, untuk memastikan prosedur dan subtansinya apakah sudah sesuai dan penilai 10 rekomendasi apakah sudah sesuai dengan yang menyatakan keberatan, sehingga saya hanya merapikan," ujarnya. Hal itu, kata dia, untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya kekurangan.

Terkait kekhawatiran masyarakat kehadiran pabrik semen bisa berdampak pada ketersediaan air bersih, kata dia, sebelum pabrik dibangun ternyata sudah tersedia embung, sehingga tidak perlu dikhawatirkan, termasuk untuk irigasi pertaniannya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement