Selasa 14 Feb 2017 17:14 WIB

Pemerintah dan OJK Gencarkan Sosialiasi KUR Syariah

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Nidia Zuraya
Petugas memberikan penjelasan kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Syariah, Jakarta, Senin (30/6).
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Petugas memberikan penjelasan kepada calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Syariah, Jakarta, Senin (30/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini masih akan memfokuskan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Tahun ini skema KUR syariah baru dapat disalurkan melalui BRI Syariah dengan plafon sebesar Rp 500 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menuturkan, karena baru satu lembaga keuangan syariah yang ikut KUR sehingga plafon yang diberikan melalui skema syariah pun belum banyak. "Realisasinya belum banyak, jadi kita ingin sosialisasikan ini agar KUR syariah juga berkembang," ujar Muliaman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2).

Menurut Muliaman, sosialisasi ini perlu terus dilakukan agar penyaluran KUR syariah bisa lebih banyak. Selain KUR Syariah yang baru disalurkan pada tahun ini, pemerintah dan OJK pun akan lebih menggencarkan KUR ke sektor produktif seperti pertanian dan perikanan. Ditargetkan penyaluran KUR di sektor produktif  menjadi 40 persen pada tahun ini.

Lihat juga: Koperasi Syariah Inginkan Salurkan KUR, Ini Kata OJK

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejauh ini pihaknya mempersilahkan lembaga pembiayaan manapun termasuk koperasi untuk dapat menyalurkan KUR.

Koperasi diyakini dapat membantu menyalurkan KUR sektor produktif karena berada dekat dengan masyarakat seperti petani. Namun, lembaga pembiayaan tersebut harus dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bersama OJK.

"Walaupun koperasi, kami minta bicara dengan OJK dulu, supaya sama. Jangan sampai nanti back fire. Tahu-tahu NPL (rasio kredit macet) terlalu besar. karena yang susah nantinya petani lho," ujar Darmin pada kesempatan yang sama.

Setelah dinilai layak dari segi kelembagaan dan kondisi keuangan, maka nantinya perizinan penyaluran dan pemberian plafon lembaga pembiayaan tersebut akan diurus oleh Kemenko Perekonomian.

Bahkan untuk KUR tahun ini yang sudah ada plafonnya, kata Darmin, masih disisakan plafon sebesar Rp 4 triliun, karena diharapkan ada lagi lembaga pembiayaan yang mendaftar sampai pertengahan  tahun ini.

"Kalau sampai kuartal 3 tidak ada yang mendaftar, kami akan bagikan Rp 4 triliun ini ke bank lain, supaya Rp 4 triliun ini habis," ungkap Darmin.

Untuk diketahui, hingga 31 Desember 2016, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun atau 94,4 persen dari target Rp 100 triliun, dengan suku bunga 9 persen. Sedangkan targetnya naik menjadi Rp 110 miliar di 2017 dengan tingkat bunga yang sama. BRI masih menjadi bank penyalur KUR terbesar dengan plafon sebesar Rp 71 triliun karena memiliki jangkauan lebih luas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement