REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tahun ini PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (Jabar) mengalokasikan anggaran cukup besar untuk listrik pedesaan (Lisdes). Menurut General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jabar, Iwan Purwana, khusus untuk pembangunan listrik Lisdes, pihaknya mengalokasikan dan sebesar Rp 190 miliar.
"Selain itu, kami juga memiliki dana investasi rutin sebesar Rp 3 triliun. Ini bisa digunakan juga untuk Lisdes," ujar Iwan kepada wartawan, Jumat (10/2). Iwan mengatakan, dana investasi rutin akan digunakan untuk perluasan dan penggantian kerusakan jaringan.Untuk Lisdes, memang dananya khusus. Tapi, jika dana tersebut kurang, akan digunakan anggaran dana investasi rutin untuk memenuhi target pembangunan Lisdes," katanya.
Karena, kata dia, berdasarkan hasil survey, untuk program Lisdes ini, tidak semua dusun memerlukan penambahan jaringan. Ada dusun yang sudah memiliki jaringan, tapi masih ada rumah tangga yang belum teraliri listriknya. Selain itu, ada juga yang memerlukan perluasan jaringan rendah atau hanya memerlukan penambaban trafo. "Kondisinya berbeda-beda," katanya.
Untuk mengejar target tahun ini, kata dia, proses lelang pengadaan jaringan tegangan rendah dan jaringan tegangan menengah sudah dilakukan sejak awal tahun. Agar, pada triwulan II seluruh proses pembangunan dan penggantian kerusakan infastruktur kelistrikan di Jabar sudah bisa dimulai. "Ini untuk menyiasati kemungkinan buruknya cuaca di penghujung tahun yang berpotensi menghambat proses pembangunan dan penggantian kerusakan infrastruktur kelistrikan," katanya.
Berkaca pada 2016, Iwan mengaku, pembangunan lisdes banyak terhambat faktor cuaca. Bahkan, ada satu dusun yang memerlukan waktu pengerjaan tiga kali lebih lama dibandingkan kondisi normal karena akses jalan yang buruk. Hal tersebut, sempat terjadi di Cianjur, untuk membangun jaringan, tiang listriknya harus dipikul secara manual akibat terkendala akses jalan.
Dikatakan Iwan, prioritas PLN untuk pembangunan lisdes, di antaranya, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Indramayu, Cianjur, Majalengka, Sukabumi serta sebagian kecil wilayah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. "Di Jabar, daerah yang rasio elektrifikasi terendah di antaranya, Pangandaran, Garut, dan Tasikmalaya," katanya.
Sementara menurut General Manager PT Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Kamojang, Budi Wibowo, PT Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Kamojang berencana melakukan modernisasi pembangkit unit dua dan unit tiga Kamojang. Modernisasi pembangkit unit dua Kamojang rencananya akan dilakukan 2019 dan unit tiga pada 2020. "Masing-masing unit pembangkit tersebut, memiliki kapasitas 55 Mega Watt (MW)," katanya.
Saat ini, kata dia, Ia sedang melakukan modernisasi pembangkit unit satu Kamojang yang memiliki kapasitas 40 MW. Ditargetkan modernisasi selesai Oktober ini. Pada akhir tahun ini, kata dia, PT Indonesia Power UPJP Kamojang akan memasok total 375 MW untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali. Listrik tersebut, berasal dari unit PLTP Kamojang (140 MW), Darajat (55 MW), dan Gunung Salak (180 MW).
Modernisasi sendiri, kata dia, tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Karena, agar pasokan listrik ke sistem Jawa-Bali masih terjaga. "Jadi kami lakukan satu unit pembangkit per tahun," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
