REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan Indonesia masih menunggu keinginan Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk melakukan perdagangan secara adil. Menurutnya, posisi Pemerintah Indonesia juga menginginkan perdagangan yang adil, namun masih menunggu kejelasan arah kebijakan Pemerintah AS.
"Kita mau tahu apakah dia (Presiden AS Donald Trump) benar-benar melakukan perdagangan yang adil, saya rasa kita baru bisa tahu apa yang dilakukan Trump dengan menterinya dan segala macam dalam tiga-enam bulan ke depan," ujar Sofjan di Jakarta, Rabu (25/1).
Menurut Sofjan, saat ini dunia sedang menunggu arah kebijakan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Trump. Apabila AS melakukan arah kebijakan proteksionisme, maka Cina yang paling terkena dampaknya. Apabila Cina terkena dampak, maka ekspor bahan mentah Indonesia ke Cina juga akan terganggu.
Selain itu, Cina akan membuang barang-barang produksinya ke Indonesia yang memiliki pangsa pasar besar. Jika ini terjadi, maka industri dalam negeri tidak akan bisa bersaing.
Ekspor komoditas Indonesia ke AS tidak akan terganggu sebab, sebagian besar ekspor komoditas Indonesia dibutuhkan AS, seperti kelapa sawit, perikanan, dan mineral tambang. Menurut Sofjan, apabila AS menetapkan tarif bea masuk tinggi ke Cina maka tidak menutup kemungkinan negara lain juga akan dikenakan tarif.
"Saya pikir iklim investasi AS ke Indonesia pasti terganggu, tapi investasi AS kesini enggak banyak kecuali pertambangan dan sepertinya pertambangan tidak akan diganggu sama dia (AS)," kata Sofjan.
Kunjungan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta memperlihatkan hubungan Indonesia dan AS tetap terjaga dengan baik di tengah perubahan yang terjadi di AS. Menurut Sofjan, Pemerintah Indonesia ingin melihat lebih jauh yang dilakukan oleh Trump terhadap kebijakan ekonomi di dalam negerinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
