REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menggenjot target pembangunan tol laut dengan meminta Pelindo I, II, III, dan IV untuk melakukan akselerasi pembangunan pelabuhan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan percepatan ini harus didorong dengan adanya percepatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan.
Luhut menjelaskan, pihaknya ingin realisasi tol laut bisa segera selesai untuk mendukung integrasi dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Luhut menjelaskan, hal ini menjadi penting mengingat target percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di seluruh daerah di Indonesia.
"Kita mau empat operator ini nantinya integrasi, jadi urusan logistik dan tol laut juga bisa lebih baik. Hal ini bisa berdampak pada harga bahan pokok di daerah terpencil menjadi lebih murah, selain itu, dalam skala internasional bisa menarik para pengirim barang langsung dari Indonesia," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (24/1).
Direktur Utama Pelindo II, Evelyn G. Massaya menjelaskan, konsep integrasi ini nantinya bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Ia mengatakan saat ini pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan menjadi pelabuhan internasional. Hal ini agar bisa mengambil posisi yang selama ini dilakukan oleh Singapura sebagai pelabuhan transhipment atau transit sebelum barang diekspor.
Elvyn menjelaskan ada tujuh pelabuhan yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan transhipment internasional. Pelabuhan pelabuhan tersebut nantinya menjadi tujuh pelabuhan dengan standar internasional dan akan menjadi pusat penerimaan dan pengiriman logistik internasional.
"Artinya pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri dan standarisasi 7 pelabuhan utama di Indonesia, yang kita sebut dengan chain port atau rantai pelabuhan," ujar Evlyn.
Ia menjelaskan, nantinya konsep ini akan membuat biaya yang jauh lebih murah daripada harus transit di Singapura. Elvyn mengatakan ketika pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan Pelindo terintegrasi maka dalam proses pengiriman akan terkumpul semua di Tanjung Priok.
"Misalnya barang dari Palembang, dia kalau menuju Seoul kan melalui sSngapore. Yang handling cost tadi itu di Singapore, sebesar itu. Konsep ini lebih hemat, jadi bisa melalui Jakarta, setelah kita hitung, lebih murah sekitar Rp 1,5 juta," ujar Elvyn.
Konsep ini untuk mengambil alih proses transhipment yang selama ini mengandalkan Singapura. Pemerintah menilai, jika Jakarta memiliki proses dan pelabuhan yang lebih baik maka tak perlu mengambil Singapura sebagai tempat transhipment.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
