REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan berupaya untuk menjaga agar kebakaran hutan tidak meluas pada 2017. Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa tahun ini akan lebih panas dibandingkan dengan 2016.

Menteri koodinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, dari beberapa tahun ke belakang, memang masih ada kendala yang sulit terbantahkan. Paling utama adalah persoalan anggaran.

"Belum ada anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pencegahan dan pengadaan sarana prasarana yang memadai sampai ke tingkat tapak secara merata," kata Wiranto ‎dalam pemaparan rapat koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Senin ( 23/1).

Selain belum adanya anggaran tersebut, Mantan Ketua Partai Hanura ini menyebut bahwa ada kendala anggaran di Pemerintah daerah untuk menggerakan satuan petugas (Satgas) dan instansi daerah karena terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 201 tahun 2011, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Akibat Permendagri ini, dia mengatakan, maka anggaran Pemda yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pencegahan kebakaran hutan tidak bisa dikucurkan. Sebab, penggunaan dana ini hanya pada saat tanggap darurat, tapi sebelumnya belum dapat digunakan.

Untuk itu, Wiranto sangat berharap agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk bisa digunakan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kemendagri pun diminta untuk segera merevisi Permendagi No 21 tahun 2001. Sehingga dana yang dimiliki Pemda bisa digunakan sejak tahapan pencegahan, bukan hanya pada saat kejadian darurat semata.

‎Menurut Wiranto, meski masyarakat telah banyak yang diedukasi, tetapi masih banyak juga masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi dalam pengelohan lahan tanpa bakar. Mereka menilai bahwa pengolahan tanpa bakar memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan cara pembakaran lahan.

‎"Gubernur atau bupati dan wali kota harus bisa mengedukasi dan memabantu masyarakat untuk dalam menggunakan teknologi, pengeloaan lahan tanpa bakar," ujar Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika