Senin 23 Jan 2017 08:18 WIB

Jerman Antisipasi Gejolak Ketidakpastian Setelah Kehadiran Trump

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Nidia Zuraya
Melania Trump dan Donald Trump.
Foto: Reuters
Melania Trump dan Donald Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman harus mengantisipasi dan menguatkan diri dalam masa-masa penuh gejolak ketidakpastian setelah kehadiran Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Hal itu dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeie, dalam surat kabar Bild, Ahad (22/1).

Menurut dia, perdagangan bebas dan kerja sama trans-Atlantik untuk melawan ekstremisme dan terorisme menjadi kunci bagi Berlin agar dunia tetap stabil. Steinmeier juga menuliskan, saat ini baru beberapa anggota pemerintahan AS yang memahami pentingnya memiliki sekutu seperti Jerman.

"Saya tahu, kita harus mempersiapkan diri untuk masa-masa yang penuh gejolak ketidakpastian. Tapi saya yakin kita akan menemukan Washington sebagai pendengar. Yang kita tahu, bahkan negara terbesar di dunia ini pun membutuhkan mitra," kata Steinmeier.

Trump sempat membuat khawatir pemimpin Jerman dengan mengatakan bahwa Inggris tidak akan menjadi negara terakhir yang meninggalkan Uni Eropa. Trump bahkan mengancam akan memberikan pajak tinggi bagi produk Jerman yang diimpor dari Cina dan Meksiko.

Trump juga mengkritik keputusan Merkel pada 2015 untuk membuka perbatasan Jerman bagi para pencari suaka. Selain itu, ia mengatakan, aliansi militer NATO telah usang.

Di hari pelantikan Trump, Kanselir Jerman Angela Merkel berjanji akan melakukan kompromi dengan Trump terkait isu-isu perdagangan dan militer. Ia juga akan berupaya menjaga hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Handelsblatt bahwa NATO bukan sebuah bisnis. Menurut dia, Trump tidak dapat membeli kepercayaan di dalamnya, seperti menjalankan perusahaan.

Von der Leyen menambahkan, negara-negara Eropa harus siap memodernisasi aliansi militer berusia hampir 70 tahun itu. Mereka juga harus membagi pembiayaan secara lebih adil.

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement