REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) hingga Selasa, (17/1) telah melakukan penandatanganan 952 paket kontrak senilai Rp 6,43 triliun. Sebanyak 68 paket kontrak atau senilai Rp 1,58 triliun telah ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/1).
Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kemenpupera yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kontrak itu merupakan hasil dari proses pelelangan dini sejak Oktober 2016. Paket pekerjaan tersebut antara lain preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Menteri Kemenpupera Basuki Hadimuljono yang menyaksikan secara langsung penandatanganan memberikan target waktu kepada para pejabat Eselon 1 untuk dapat menyelesaikan pelelangan seluruh 10.403 paket kontraktual senilai Rp 69,61 triliun.
"Sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring, selambat-lambatnya pada akhir Maret 2017," katanya melalui siaran tertulis, Rabu (18/1).
Tahun ini diperkirakan, progres lelang dini akan lebih baik dari tahun lalu yang mencapai Rp 6 triliun pada akhir Januari 2016. Sementara pada akhir Januari 2017 ini, sekitar 1.523 paket pekerjaan dengan nilai Rp 11,58 triliun akan dapat ditandatangani kontraknya.
Ia mengaku senang karena banyak kontraktor lokal yang mampu bersaing dan memenangkan tender untuk menangani sejumlah proyek infrastruktur di Kemenpupera. Hal ini membuat Basuki berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas kontraktor lokal agar lebih kompetitif.
Dari keseluruhan pagu anggaran Kemenpupera sebesar Rp 101,496 triliun untuk tahun ini, 497 paket senilai Rp 22,10 triliun telah terkontrak dalam bentuk tahun jamak atau multi years contract. Itu artinya, secara keseluruhan hingga akhir Januari 2017, sebanyak 2020 paket pekerjaan senilai Rp 33,68 triliun sudah dapat berjalan efektif.
Basuki mengatakan, penandatanganan kontrak pekerjaan secara serentak merupakan langkah nyata pihaknya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Ia berharap hal tersebut dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan pembangunan, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya dari pilar industri jasa konstruksi.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenpupera Anita Firmanti melaporkan, untuk setiap provinsi disiapkan dua paket yang ditandatangani kecuali Sulawesi Utara dan Maluku yang masing-masing hanya satu paket, sementara Papua dan Papua Barat masing-masing tiga paket.
Ikuti Whatsapp Channel Republika