REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mendorong perusahaan manajemen investasi untuk membentuk unit usaha syariah. Meski demikian, rencana tersebut tampaknya belum banyak bisa dipenuhi oleh seluruh perusahaan manajemen investasi.
Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai, dibandingkan membentuk unit usaha syariah, saat ini industri perlu didorong untuk melakukan pendalaman pasar.
"Lebih baik fokusnya di pendalaman pasar. Produknya harus banyak. Pendalaman pasar tapi bukan reksadana, tapi sukuk karena pasokan sukuk sangat kurang," ujar Rudiyanto pada Republika, Selasa (17/1).
Selain masih kurangnya produk syariah, di sisi lain industri manajemen investasi masih kekurangan sumber daya manusia. Sehingga apabila terdapat pemisahan unit usaha maka akan menyulitkan para pelaku industri.
Apalagi saat ini manajer investasi masih mengelola produk konvensional sekaligus syariah. Lebih lanjut menurut Rudi, untuk membentuk manajer investasi syariah juga diperlukan skala ekonomi yang cukup, berkisar Rp 5 triliun - Rp 10 triliun.
Sementara itu, total dana kelolaan syariah di Panin baru mencapai sekitar Rp 300 miliar. "Tapi karena ini aturan regulator ya harus diikuti dan didukung. Kita masih mempelajari peraturannya seperti apa untuk bisa memutuskan (pembentukan unit syariah)," ujar Rudi.
Sementara itu, Mandiri Manajemen Investasi berencana membentuk MI syariah pada Semester 2 mendatang.
Direktur Mandiri Manajemen Investasi Endang Astharanti mengatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan OJK dengan menyiapkan pembentukan MI Syariah pada pertengahan tahun ini.
"Sementara yang bisa kita siapkan adalah rencana pembentukan unit syariah dalam organisasi kita," ujar Endang.
Selain pembentukan unit syariah, untuk pendalaman pasar pihaknya juga tengah menyiapkan produk Reksadana syariah berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap. "Rencana di semester 2. Karena banyak yang perlu disiapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
