REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Program amnesti pajak periode ketiga yang akan berakhir Maret 2017 mendatang lebih menyasar kaum profesional atau pekerja di sektor-sektor formal seperti dokter, akuntan, insinyur, bankir, dan sektor potensial lainnya. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menggandeng rohaniawan lintas agama untuk ikut menyosialisasikan amnesti pajak kepada jamaah masing-masing.
Sri menekankan bahwa periode ketiga amnesti pajak adalah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum sempat tercatat sebelumnya. Menurutnya, meski pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi target partisipasi dalam periode ketiga amnesti pajak, tetapi pemerintah mengganggap sektor profesional masih bisa "digali" lebih banyak lagi.
"Kita lakukan penajaman dengan melihat data di 2016. Dan tahun 2017 berarti segmen mana yang harus diberikan perhatian lebih berdasarkan kemampuan untuk generate penerimaan pajak," ujar Sri saat melakukan dialog perpajakan dengan pemuka agama Kristiani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/1).
Ia mengingatkan, 2017 merupakan tahun penuh tantangan lantaran pemerintah harus menghimpun penerimaan sebesar Rp 1.750 triliun baik pajak atau nonpajak. Angka sebesar itu akan digunakan untuk menutup kebutuhan belanja negara sebesar Rp 2.080 triliun selama 2017. Selisih penerimaan dan belanja negara akan ditambal dengan penerbitan surat utang dan sumber pendanaan lainnya.
Pekerjaan rumah yang membebani pemerintah ini, diakui Sri membuat pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi amnesti pajak yang menyisakan satu periode ini. Sedikit berbeda dengan periode kedua lalu di mana pemerintah fokus menyasar pelaku UMKM, di periode terakhir ini Sri menyebut bahwa kampanye pemerintah akan lebih menyasar pekerja formal dan profesional.
"UMKM itu rate-nya sangat kecil. Namun untuk segmen ekonomi formal dan yang saat ini potensinya masih kecil apakah itu pertambangan, perikanan, apakah itu dari sisi kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan struktur produksi, kita akan coba lakukan itu dan ini masuk dalam reformasi pajak," ujar Sri.
Sejalan dengan kampanye kepada sektor-sektor formal, pemerintah mengundang tokoh dan pemuka agama untuk ikut membantu sosialisasi amnesti pajak. Harapannya, pemuka agama bisa menyampaikan kampanye dan sosialisasi tentang amnesti pajak kepada jamaah di masing-masing tempat ibadah. Kesempatan pertama, Sri mengundang pemuka agama Nasrani. Bulan Februari dan Maret akan disusul tokoh-tokoh lain lintas agama.
Ephorus HKBP Darwin Lumbantobing menilai, ajakan pemerintah kepada pemuka agama untuk melakukan sosialisasi amnesti pajak merupakan bukti bahwa pemerintah menginginkan adanya keterbukaan informasi. Secara pribadi, ia mengajak pimpinan agama untuk ikut mendorong umat mengikuti amnesti pajak. Apalagi, tarif yang ditawarkan pemerintah dianggap jauh lebih rendah dibanding denda yang harus dibayarkan di luar amnesti pajak. "Ini menunjukkan pemerintah terbuka ingin bersama-sama seluruh masyarakat dalam bangun bangsa negara via khususnya taxation," ujar Darwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
