REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan akan mengawal kebijakan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donal Trump pascapelantikan pada 20 Januari 2017. Terlebih, dalam paparan perdananya di depan pers pekan ini, Trump menyiratkan untuk menyerap tenaga kerja lokal secara penuh dengan cara menginstruksikan pabrikan besar membangun pusat industri di dalam negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan untuk mengekspansi secara internal roda ekonomi AS belum tentu akan berimbas positif kepada ekonomi global. Ia menilai kebijakan Trump yang bersifat proteksionis membuat banyak negara terutama mitra dagang menyiapkan langkah dan strategi menanggulangi pembatasan kerja sama dagang dengan AS. (Ini Kata Menko Darmin Soal Konferensi Pers Pertama Trump)
"Lihat gimana nett effect-nya lah. Dari sisi domestik mereka akan gunakan instrumen fiskal untuk ekspansi, namun kebijakan moneter mereka pasti akan menetralisir," ujar Sri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/1).
Sri menambahkan, bila serapan tenaga kerja dan kapasitas produksi dalam negeri AS digenjot lebih cepat maka ekspektasi terhadap laju inflasi juga akan meningkat. Naiknya angka inflasi ke depan, diyakini Sri akan membuat pemerintah AS juga menetralisir kebijakan moneternya.
"Jadi kita lihat antisipasi mereka. Kalau pertumbuhannya positif tapi dari kebijakan moneter dan dari kebijakan perdagangannya negatif maka nett effect-nya ke dunia juga akan kita lihat," jelasnya.
Dalam paparan perdananya ini, Donald Trump sebetulnya tidak terlalu merinci kebijakan ekonomi yang akan ia jalankan ke depan. Namun, dia sempat menyinggung komitmen untuk mendorong industri di AS membangun pabrik mereka di dalam negeri AS, alih-alih di luar negeri.
Sejumlah pabrikan otomotif yang ia singgung menyatakan niatnya membangun pabrik di AS dan menyerap tenaga kerja AS adalah Fiat dan Ford. Ia secara terbuka mengungkapkan terima kasihnya kepada dua pabrikan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika