REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Syariah Mandiri (BSM) menandatangani perjanjian Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam penggunaan jasa dan produk keuangan syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berkaitan dengan fokus BSM pada segmen ritel dan juga sebagai Bank Pembayar Gaji PNS atau Bank BO II.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Group Head Pawning BSM Dian Faqihdien Suzabar (Difa) dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi di Kantor Gubernur Sumut. ”Kami berharap penandatanganan MoU ini dapat segera disusul perjanjian kerjasama lainnya, sehingga kami segera dapat mendukung kebutuhan perbankan syariah jajaran Pemrov Sumut,” ujar Group Head Pawning BSM Dian Faqihdien Suzabar dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (12/1).
Pria yang akrab disapa Difa tersebut mengatakan, BSM menawarkan produk dan jasa khususnya pembiayaan terkait umrah dan haji, serta cicil dan gadai emas bagi pegawai negeri di lingkungan Provinsi Sumut. Produk gadai dan cicil emas bisa digunakan untuk kebutuhan dana mendesak dan investasi. Sementara pemasaran produk haji dan umrah sejalan dengan meningkatnya animo masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci.
Kinerja BSM di Provinsi Sumatra Utara berhasil mencatatkan perolehan dana pihak ketiga sebesar Rp 2,87 triliun, sedangkan pembiayaan mencapai Rp 2,04 trilun dan asset sebesar Rp 2,98 triliun. Di Provinsi Sumatra Utara, BSM memiliki 3 area yaitu Area Medan Ahmad Yani, Area Medan Gajah Mada dan Area Pematang Siantar dengan total outlet sebanyak 49.
Sebelumnya BSM juga sudah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga pemerintah lainnya untuk memperluas segmen ritel. Sejalan dengan fokus di segmen ritel, BSM memiliki lima produk unggulan yakni Tabungan dan Tabungan Mabrur Junior, Pembiayaan Gadai dan Cicil Emas, Pembiayaan Griya (KPR), Pembiayaan Mikro, dan Pembiayaan pensiun.
”Saat ini BSM masih merupakan bank syariah dengan pangsa pasar terbesar dengan kisaran 24-27 persen untuk sisi aset, dana, serta pembiayaan," kata Difa.
Hingga November 2016, aset BSM telah mencapai Rp 77,4 Triliun, Pembiayaan Rp 54 triliun, dan total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 68,1 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika