REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kontrak pengerjaan proyek Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) akan ditandatangani pada Januari 2017. Pemerintah, kata Budi, telah melakukan pembicaraan dengan para kontraktor.
"Kita sudah lakukan satu pembicaraan dengan Waskita dan Adhi karya di mana kontraknya akan kita tanda tangani pada bulan ini semuanya. Nah sedang kita pikirkan, payment berikutnya kita akan angsur selama masa pembangunan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (11/1).
Budi melanjutkan, mengenai angsuran payment, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sehingga bisa diperoleh kesepakatan bersama terkait pembiayaan proyek tersebut.
"Kita akan bicara dengan Menkeu pada minggu ini untuk di-carry dengan pendanaan apa, apakah dengan pinjaman bank, sukuk, atau dengan apa gitu, nanti menkeu yang tentukan," ujar mantan Direktur PT Angkasa Pura II ini.
Proyek LRT sebagai bagian dari persiapan Asian Games yang berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Palembang dan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Untuk Palembang sendiri, menurut Budi progres pembangunannya sudah 30 persen. Sementara Jakarta sekitar 10-an persen.
Direktur Utama (Dirut) PT Adhi Karya Budi Harto mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan Rp 2 triliun sejauh pengerjaan LRT Jabodebek. Penggantian dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Ini kontrak akan segera, dan ini kemungkinan dengan Pak Menko (Maritim) ini akan dibahas (fase) pendanaannya ini, karena diundang Menkeu dan Menteri perhubungan. Pakai APBN semua," tutur Harto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembahasan mengenai pendanaan telah dilakukan bersama pihak Kemenhub dan Kemenkeu. Poin bahasannya mencari cara terbaik mengenai pendanaan.
"Pendanaannya kita lagi coba lihat mana yang terbaik, apa menerbitkan sukuk atau apa. Mungkin nanti minggu depan kita akan dapat gambaran lebih jelas lagi," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika