REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi syariah Universitas Indonesia Niken Iwani Surya Putri mengatakan, perbankan syariah harus mengambil peluang untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur meski aset masih jadi kendala. Sebab, saat ini pemerintah sedang gencar untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Beberapa bank syariah memang sudah mulai masuk ke pembiayaan infrastruktur, tetapi masih dalam skala kecil dengan skema sindikasi. Niken mengatakan, aset perbankan syariah masih kecil sehingga memang mengkhawatirkan dari sisi risiko apabila mereka masuk ke pembiayaan infrastruktur skala besar.
"Kendala bank syariah untuk masuk ke infrastruktur besar adalah aset, dan sindikasi juga belum bisa terlalu banyak sehingga untuk lebih mudah lewat penerbitan sukuk," ujar Niken kepada Republika.co.id, Rabu (11/1).
Niken mengatakan, sukuk memang menjadi salah satu instrumen alternatif pembiayaan syariah untuk membangun infrastruktur. Namun, sukuk untuk infrastruktur diterbitkan oleh pemerintah sehingga peran perbankan syariah dalam pembangunan infrastruktur masih belum besar. Sementara itu, konversi dan spin off unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah tidak bisa langsung memperbesar porsi dukungan perbankan syariah dalam pembangunan infrastruktur. "Begitu spin off harus tunggu dulu, jangan langsung digeber untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur," kata Niken.
Menurut Niken, setelah spin off UUS akan mulai belajar untuk mandiri dan tidak bergantung lagi kepada induk. "Jangan langsung dibebankan dengan ekspektasi tinggi karena mereka membutuhkan waktu untuk berjalan secara mandiri terlebih dahulu," ujarnya.
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Bank Jatim Tony Sudjiaryanto mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jawa Timur saat ini memang sedang masif. Namun, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim belum masuk ke pembiayaan infrastruktur tersebut karena asetnya masih kecil. Satu-satunya cara agar bank syariah dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yakni dengan melakukan sindikasi.
"Ada sindikasi tapi tidak terlalu besar, mungkin yang syariah bisa ikut pembiayaan infrastruktur yang menengah saja sekitar Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar," ujar Tony.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
