Selasa 10 Jan 2017 13:06 WIB

Presiden Jokowi Siapkan Kebijakan Ekonomi Pancasila Gotong Royong

Red: Nur Aini
Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berjalan menuju ruang acara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) berjalan menuju ruang acara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila atau ekonomi gotong royong yang dalam waktu dekat akan disampaikan kepada rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan yang sedang merayakan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (10/1). "Yang kita siapkan adalah kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong yang sebentar lagi disampaikan," kata Presiden.

Dia menilai, kebijakan ekonomi tersebut perlu diambil dalam posisi seperti sekarang yang penuh dengan tantangan mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga kesenjangan/ketimpangan. "Intinya adalah ekonomi berkeadilan, ada pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak merata. Ini adalah sebuah hal yang percuma," katanya.

Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil pemerintahannya lebih terfokus kepada upaya membangun dari pinggiran, dari pulau terdepan, dan dari pedesaan. Menurut Presien, ekonomi Pancasila dan gotong royong harus dimulai agar tantangan khususnya kesenjangan di Tanah Air bisa dikurangi.

Presiden pun kemudian mengungkap keberhasilannya dalam upaya membangun daerah perbatasan, termasuk salah satunya di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). "Seperti pembangunan di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, dua tahun lalu saat saya ke Entikong yang namanya gedung imigrasi, gedung karantina, bea cukai itu kayak kandang," katanya.

Ia lalu memerintahkan Menteri PUPR untuk meruntuhkan seluruh gedung tersebut kemudian memberikan waktu dua tahun untuk membangun gedung pelayanan yang baru. "Ini bukan untuk kemewahan tapi ini adalah etalase terdepan negara kita yang menjadi martabat dan harga diri bangsa kita," katanya.

Sebulan lalu gedung yang dimaksud telah diresmikan dan Presiden menjamin gedung yang baru lima kali lebih bagus dibandingkan milik negara tetangga di seberang perbatasan. Hal serupa juga dilakukan di daerah perbatasan yang lain yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) berikut pembangunan bandara-bandara di wilayah terluar seperti di Miangas dan Natuna.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tokoh dan pemimpin partai politik, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Oesman Sapta Odang, Romahurmuziy, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Imron Priono, Zulkifli Hasan, dan Djan Faridz. HUT ke-44 PDI Perjuangan mengambil tema Rumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement