REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah mengkaji dan menimbang ulang rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), BBM dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jazuli menjelaskan, berdasarkan outlook internal PKS, kondisi masyarakat masih dihebohkan dengan banyaknya pengangguran, serbuan tenaga kerja asing, daya beli yang rendah, dan lapangan kerja banyak yang terkunci.

"Kita minta pemerintah untuk tinjau ulang, evaluasi lagi dampak kenaikan ini," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

Jazuli meyakini, kenaikan-kenaikan tersebut akan berdampak untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Ia menjabarkan, kenaikan TTL akan berdampak pada 18,9 juta pengguna golongan 900 VA. "Pelanggan 900 VA itu, masuk dalam kategori rumah tangga tidak mampu," jelasnya.

Jazuli khawatir, kenaikan ini akan menimbulkan angka inflasi meningkat tajam. Sebab, sejumlah bahan pokok dan lain-lain akan menyesuaikan kenaikan tersebut. Ia bahkan memperkirakan, kenaikan tersebut akan membuat dunia usaha melakukan efisiensi dan menaikkan harga. Akibatnya, akan terjadi pemangkasan pendapatan, sehingga melemahkan daya beli masyarakat.

Terlebih, Jazuli melanjutkan, pemerintah menaikkan harga BBM per 5 Januari. Ia khawatir kenaikan ini akan memukul daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah. ia memprediksi, angka inflasi akan melebihi target APBN 2017 sebesar 4,0 persen. Selain itu, Jazuli juga menyebut, kenaikan PNBP sebesar tiga kali lipat, tidak masuk akal. Ia mengingatkan, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor untuk bekerja.

"Kita harap ini tak diberlakukan untuk mereka yang memiliki sepeda motor, sementara mereka juga kredit. Ini memberatkan masyarakat kita," tutur Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika