REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan evaluasi terkait pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, semestinya KUR tidak hanya masuk di sektor perdagangan saja tetapi bisa diperluas ke sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perkebunan.

"Ini sedang kita kaji, karena kalau masuk ke sektor perdagangan uangnya langsung muter sedangkan di sektor perkebunan dan pertanian panennya saja butuh lima tahun, jadi perlu income masa transisi buat para petani," ujar Muliaman kepada Republika.co.id, Jumat (6/1).

Kajian mengenai evaluasi KUR ini masih akan dibahas lebih lanjut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian lain yang terkait. Muliaman optimistis hal ini dapat dilakukan karena kondisi perbankan saat ini cukup baik. Selain itu, likuiditas juga masih memadai, terutama karena didorong masuknya dana repratiasi dari program tax amnesty atau pengampunan pajak. Pada 2017 ini, OJK masih tetap fokus pada edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Dalam hal ini, OJK ingin membawa kedekatan akses keuangan kepada masyarakat sehingga tidak kalah dengan akses pendidikan maupun akses layanan kesehatan.

Pendekatan akses keuangan kepada masyarakat juga menjadi bagian OJK dalam melakukan pemberdayaan dari sisi ekonomi. Muliaman mengatakan, hal ini sesuai dengan prioritas pemerintah yang fokus pada inklusi keuangan, pendalaman pasar untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang, dan memprioritaskan perbaikan KUR.

Menurut Muliaman, pada 2017 ini masih akan kental diwarnai oleh pemulihan perekonomian global. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk meningkatkan fundamental perekonomian Indonesia. Apabila fundamental perekonomian Indonesia sudah kuat, maka tidak akan mudah goyah oleh pengaruh global.

"Dalam hal ini OJK berkomitmen untuk mempermudah perizinan, melakukan penyederhanaan, dan lebih aktif melakukan sosialisasi," kata Muliaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika