REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan semua pemangku kepentingan agar menyiapkan dari sekarang sumber-sumber energi yang bisa digunakan di masa depan sehingga rakyat tidak hanya bergantung kepada penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
"Sebetulnya banyak sumber energi di negara kita, ini harus kita persiapkan mulai dari sekarang," kata Presiden Jokowi ketika membuka sidang paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/1).
Presiden menyebutkan BBM yang tersedia saat ini 50 persennya diproduksi di dalam negeri dan sekitar 50 persen lainnya masih bergantung kepada impor. "Saya kira ke depan sangat rigid sekali kalau kondisi ini masih kita pakai, tanpa kita melakukan riset, terobosan dalam membangun ketahanan energi kita, utamanya karena sekarang kita memiliki produksi CPO yang tidak kecil," katanya.
Rapat Paripurna DEN yang dipimpin Presiden Jokowi itu membahas strategi pencapaian energi baru dan terbarukan serta Program Listrik 35 ribu MW. "Saya ingin mengingatkan bahwa ketersediaan energi nasional kita adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan kunci mengurangi ketimpangan," katanya.
Ia menyebutkan pada tahun 2017, pemerintah ingin lebih fokus lagi bekerja dalam mempercepat pemerataan termasuk di dalamnya sektor energi sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. "Kita tidak boleh membiarkan rakyat di Papua, di daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil mengalami ketidakadilan karena harga BBM yang berlipat-lipat dibanding di Jawa dan Sumatra," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga tidak boleh membiarkan rakyat di pelosok nusantara tidak memperoleh listrik di malam hari. Mengenai energi alternatif selain CPO, Presiden juga menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai biomassa dan batubara yang besar.
"Perlu ada riset besar-besaran untuk CPO, batubara biomasa, dan bahan yang kita miliki sendiri ini agar ada terobosan sehingga kita tidak mengalami ketergantungan terus kepada BBM," katanya.
Ia menyebutkan produksi CPO yang besar dari lahan mencapai 13 juta hingga 14 juta hektare, merupakan peluang agar Indonesia tidak tergantung dari negara lain. "Jangka panjang kalkulasi seperti itu harus kita lakukan sehingga kita punya plan (rencana) jangka menengah dan panjang sehingga ketakutan akan kekurangan BBM atau energi sudah terdesain sejak awal. Ini yang menurut saya belum kita seriusi dengan baik," kata Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika