REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang ada dinilai masih sangat rendah. Total jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya 74 ribu atau 0,062 persen dari total tenaga kerja sebesar 120 juta. Dari jumlah ini, penggunaan TKA yang berasal dari Cina juga dianggap masih kecil
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, bahwa porsi tenaga kerja asing (TKA) dari Cina tergolong rendah. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA yang berasal dari Cina sampai November 2016 tercatat hanya 21.271 orang.
Sementara, dari data realisasi investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dimiliki oleh BKPM, jumlah TKA Cina baru yang diserap dari realisasi investasi periode Januari-September 2016 tercatat 3.718 tenaga kerja atau 0,3 persen dari total penyerapan 975.898 tenaga kerja atau lapangan pekerjaan baru. Jumlah tersebut terdiri dari penyerapan TKA sebanyak 17.966 tenaga kerja maupun penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 957.932 tenaga kerja.
Data tersebut menunjukkan bahwa berbagai isu yang disampaikan terkait keberadaan TKA Cina yang bekerja di Indonesia dinilai tidak benar. "Ini patut disesalkan dengan banyaknya isu miring terkait banyaknya tenaga kerja asing seperti dari Cina," ujar Thomas melalui siaran pers, Kamis (29/12).
Namun, Thomas mengungkap realisasi investasi Cina melonjak dari tahun 2014 berada di peringkat 8, kini di periode Januari-September 2016 mencapai 1,6 miliar dolar AS, berada di peringkat tiga. Peningkatan realisasi investasi yang signifikan tersebut menjadi pemicu meningkatnya penggunaan TKA oleh investor Cina yang ingin merealisasikan investasinya di Indonesia.
Thomas menjelaskan, jumlah TKA di Indonesia turun terus dari 2011 sampai 2014, kemudian baru mulai meningkat kembali di tahun 2015. Hal ini terjadi karena,TKA itu khususnya didatangkan oleh investor pada awal proyek. "Di awal proyek-lah, terjadi pemasangan alat-alat dan permesinan yang mau tidak mau harus kita impor dari luar negeri, karena tidak tersedia dari dalam negeri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika