REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Industri dan perdagangan digital (e-commerce) pada 2017 bakal memiliki porsi yang semakin besar. Itu bersamaan dengan bertambahnya pengguna internet dan meluasnya bisnis berbasis digital.

"Pasar ekonomi digital membesar karena orang-orang muda yang memiliki daya beli tinggi mulai menjadikan belanja 'online' (daring) sebagai gaya hidup," kata Dr. Nugroho SBM di Semarang, Selasa (27/12).

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang itu menyebutkan sejumlah kelebihan belanja daring, misalnya, pilihan yang nyaris tanpa batas, harga yang lebih murah, praktis, dan lebih dekat dengan gaya hidup anak muda.

"Saya kira ekonomi digital di Indonesia bakal mengambil peran dominan di masa mendatang. Indonesia memiliki banyak orang kreatif yang cocok dengan karakter ekonomi digital. Dari sisi pasar atau permintaan, juga terus membesar," katanya.

Pengguna internet di Indonesia pada 2017 diperkirakan di atas 90 juta sehingga dari sisi pasar, menurut dia, jumlah tersebut sangat besar dan menggerakkan perekonomian di Tanah Air. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi digital di negeri ini jauh melampaui pertumbunan ekonomi nasional yang rata-rata sedikit di atas 5 persen per tahun.

Menurut Nugroho, sektor ekonomi digital sangat penting bagi Indonesia di tengah ancaman kebijakan ekonomi AS di bawah Donald Trump yang kian protektif.

"Volume perdagangan RI dengan AS memang di bawah China atau Singapura, namun bila AS di bawah Donald Trump kelak menerapkan kebijakan proteksionisme, itu bakal memengaruhi ekonomi Indonesia," katanya.

Besaran transaksi e-commerce pada 2016 diperkirakan lebih dari Rp 230 triliun, belum termasuk nilai transaksi ekonomi digital di sektor jasa keuangan atau penyedia jasa online. Efek berantai (multiplier effect) yang digerakkan oleh ekonomi digital juga sangat luas, yang ditandai dengan menggelumbungnya volume usaha di sektor jasa pengiriman.

Firma jasa Ernst & Young (EY) menghitung pertumbuhan penjualan bisnis online di Indonesia setiap tahun naik 40 persen. Akan tetapi, Nugroho mengingatkan, pemerintah juga harus mampu menyusun regulasi yang sesuai dengan kemajuan cepat bisnis ekonomi digital. "Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama," demikian Nugroho.

Ikuti Whatsapp Channel Republika