REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah fokus untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di 2.500 desa yang belum terlistriki. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan hal tersebut pada Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan: Kinerja 2016 dan Outlook 2017 di Jakarta, Kamis (8/12).
“Terdapat 2.500 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, fokus ke 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Pemerataan itu penting,” kata Jonan lewat siaran pers, Kamis (8/12).
Saat ini akses listrik masyarakat di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio elektrifikasi masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Di Provinsi Papua, rasio elektrifikasi baru mencapai 46,47 persen. Lebih dari separuh rumah tangga di sana belum menikmati listrik. Sementara di Pulau Jawa rata-rata telah berada di atas 90 persen.
"Mengingat ketersedian listrik harus merata secara nasional maka perlu percepatan upaya melistriki daerah–daerah yang masih belum terlistriki," ujar Jonan.
Untuk mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi di 2.500 desa tersebut, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016. Peraturan itu mengatur tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berskala Kecil.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW. Hingga saat ini kemajuan dari program tersebut adalah: tahap perencanaan mencapai 7.654 MW, tahap pengadaan 10.331 MW, tahap kontrak yang belum konstruksi 7.641 MW, tahap kontrak konstruksi 9.512 MW, dan tahap COD/SLO 339 MW.
“Hingga September 2016, realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 89.86 persen dan di akhir tahun 2016 akan mencapai 90,15 persen, ” tutur Jonan.
Pemerintah juga menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Jonan mengatakan ada pemberian subsidi listrik kepada pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan tidak mampu. Subsidi listrik dialihkan untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Besaran kebutuhan subsidi listrik tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 44,98 triliun, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kebutuhan subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp 65,15 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
