REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dinilai memerlukan strategi untuk dapat bersaing dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah. Tanpa adanya strategi jitu, pangsa pasar BPRS dapat beralih ke KUR yang bunganya akan diturunkan menjadi tujuh persen tahun depan.

Direktur Utama BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko mengakui, BPRS sudah pasti akan kalah saing dengan KUR jika hanya mengandalkan strategi pricing. Menurut Cahyo, masih banyak bauran pemasaran yang bisa dipakai agar pembiayaan BPRS tetap diminati nasabah.

"Kami sudah mempelajari kelemahan-kelemahan KUR. Kelemahan itu yang akan kami manfaatkan menjadi peluang bagi BPRS," kata Cahyo kepada Republika.co.id seusai peresmian kantor pusat BPRS Artha Madani di Bekasi, Rabu (7/12).

Dia mengungkapkan, proses pengajuan KUR cenderung lebih kompleks. Calon debitur harus memenuhi semua persyaratan seperti agunan, laporan laba-rugi usaha, jumlah omzet, hingga jenis usaha yang bisa mendapatkan KUR.

Cahyo mengatakan, pihaknya akan mencoba lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, juga harus lebih cepat dalam memproses pengajuan nasabah.  Intinya, kata dia, BPRS Artha Madani akan menyesuaikan kondisi nasabah terkait dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. "Selama secara hukum masih diterima persyaratan yang ada, bisa diproses," kata Cahyo.

Direktur Operasional BPRS Artha Mardani Pipih Boedi Marjanto menegaskan, pihaknya tidak akan gegabah menyalurkan pembiayaan meskipun mengedepankan kecepatan layanan dan fleksibilitas. Unsur kehati-hatian tetap diperlukan untuk menjaga rasio non-performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah.

Boedi menjelaskan, tindakan preventif menjaga pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memperkuat analisis risiko. "Analisis terhadap profil calon debitur harus dilakukan dengan baik. Selain itu, aspek kolektibilitas terhadap penagihan angsuran," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika