REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melarang proses restorasi gambut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, seharusnya dunia yang membayar proses restorasi gambut serta reboisasi hutan yang rusak di Indonesia.
JK mengatakan selama ini dunia menuduh Indonesia tak dapat mengelola hutan dengan baik. Namun, menurut JK, kerusakan hutan yang terjadi tak hanya merupakan kesalahan pemerintah Indonesia, namun dunia juga turut berperan.
"Saya mengatakan dalam proses restorasi gambut tidak boleh pakai APBN. Tapi harus dunia yang membayar karena dia yang merusaknya," kata JK saat meresmikan pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (30/11).
Ia pun sempat bercerita atas kemarahannya saat dunia menuduh Indonesia sebagai perusak hutan dan harus bertanggung jawab melakukan perbaikan ekosistem. Saat menghadiri sebuah pertemuan di New York, JK mengaku geram terhadap tuduhan tersebut.
"Yang rusak hutan kita orang asing. Dalam suatu pertemuan di New York saya marahi mereka semua yang menuduh Indonesia tidak mengelola hutan tropisnya," ceritanya.
Dalam kesempatan lain, saat menghadiri sebuah konferensi di Tokyo, JK juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan, negara asing mendapatkan keuntungan yang besar dengan membeli kayu dari Indonesia dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Karena itu, JK meminta agar dunia turut memberikan andil dan tanggung jawabnya dalam memperbaiki hutan dan ekosistem di Indonesia.
Lebih lanjut, JK menyampaikan untuk merestorasi lahan gambut yang rusak, pemerintah dapat menjalankan program gerakan rakyat. Dengan program ini, rakyat dapat membantu melakukan penanaman pohon di lahan gambut. Sebab, menurut JK, untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak tak bisa dilakukan melalui proyek. Selain itu, ia juga mengatakan restorasi hutan juga dapat dilakukan melalui penanaman pohon secara alami.
"Saya bilang saya tidak percaya bahwa gerakan hanya bisa dengan gerakkan, tidak bisa dengan proyek. Pada waktu mulai hanya pembibitan hanya ada kira-kira 150, setelah jalan dibiarkan sendiri puluhan ribu pembibitan di Indonesia. Anak SD di depan sekolahnya dia bikin pembibitan, anak SMP bikin pembibitan," jelas JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika