Selasa 29 Nov 2016 13:56 WIB

Jokowi Tegaskan Pemerintah akan Sederhanakan Perizinan Properti

Red: Nur Aini
Pameran Properti.    (ilustrasi)
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Pameran Properti. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (29/11).

Presiden mengungkapkan sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut dijelaskannya merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13. "Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin. Dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih. Tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita," kata Presiden.

Presiden juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah. "Sekali lagi rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya," ujarnya.

Meski pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan langkah-langkah perizinan dan upaya-upaya lainnya, disadari bahwa dalam realisasinya di lapangan masih ditemukan adanya kendala. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk selalu membenahi segala kekurangan yang ada sembari berharap adanya masukan dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi secara bersama-sama.

"Saya tahu bahwa di lapangan masih ada kendala, baik yang berupa perizinan tata ruang dan lain-lain. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi sekali lagi, ini akan terus kita perbaiki, kita benahi," ucap presiden.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement