REPUBLIKA.CO.ID, TOMOHON -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengakui tantangan dalam mengembangkan energi panas bumi untuk pembangkit listrik tidak mudah. Menurut dia, tantangan tersebut tidak terletak kepada biaya pembangunannya.

“Ini kan panas bumi, gak ada yang bisa ngatur gusti Allah, nah misalnya kontrak di suatu daerah. Kontrak 100 megawatt ternyata setelah diekslpoitasi kapasitasnya cukup 70 megawatt, nah mesti dirunding lagi, duduk lagi dengan PLN karena dia jual listrik,” kata Jonan, saat meninjau PLTP 5 dan 6, Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (26/11).

Jonan menginginkan pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia berharap terdapat partisipasi dari swasta baik nasional maupun asing.

Hal tersebut guna memenuhi target 2.300 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada tahun 2025. Mantan Menteri Perhubungan itu menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar pihak swasta juga ikut terlibat dalam pengembangan energi panas bumi.

Terkait kunjungannya tersebut, dia menuturkan, ingin melihat progres pembangunan PLTP unit 6. Menurutnya, direncanakan PLTP unit 6 akan selesai dibangun bulan depan dan akan diresmikan oleh presiden.

“Jadi ini ada enam unit, satu sampai empat selesai sudah lama, lima baru selesai bulan lalu, enam bulan depan jadi kalau berkenan presiden meresmikan,” ujarnya.

Jonan menambahkan, pemerintah akan mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Pengembangan panas bumi, Jonan melanjutkan, tergantung apakah disuatu daerah terdapat potensi energi panas bumi.

“Kalau misalnya nanti ada ekplorasi di Sulawesi Utara ditemukan potensi panas bumi yang bisa dikembangkan listrik ya terus kita lakukan,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika