Jumat 25 Nov 2016 08:36 WIB

BI: Efek Trump akan Hilang Setelah Januari 2017

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan gejolak pada nilai tukar rupiah dan saham karena dampak terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) mungkin akan hilang selepas Januari 2017 atau setelah Trump memastikan kebijakan fiskal dan kabinet menteri yang akan menopang kebijakannya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menuturkan setelah ketidakpastian di pasar keuangan karena 'Trump Effect' hilang, maka pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik akan berlanjut. "Pasar menunggu pidato Donald Trump seperti apa, kabinet Trump seperti apa. Belum tentu yang diumumkan saat kampanye akan diwujudkan. Volatilitas karena Trump mungkin selesai di akhir Januari," paparnya dalam sebuah seminar di Surabaya, Kamis (24/11) petang.

Dia menyebut laju pertumbuhan ekonomi domestik akan kembali 'normal' pada 2017, sejalan dengan proyeksi BI di laju pertumbuhan 5,0-5,4 persen pada 2017. Untuk tahun ini, Bank Sentral memperkirakan ekonomi tumbuh moderat di 5,0 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang menurut Mirza 'normal' itu akan turut pula mendongkrak penyaluran kredit perbankan, sebagai sumber utama pembiayaan ekonomi. Bank Sentral melihat kredit bank akan tumbuh 10-12 persen pada 2017, seiring dengan perbaikan kredit bermasalah, setelah pada 2016 kredit bermasalah perbankan masih stagnan di atas 3,0 persen.

"Kredit bermasalah akan segera peak dan tahun depan memabik sehingga ekspansi perusahaan bisa berlanjut," katanya.

'Trump Effect' mengemuka di pasar keuangan setelah perhitungan suara pemilihan umum Presiden AS yang dinilai akan dimenangkan kandidat Donald Trump. Trump dikenal sebagai penganut kebijakan perdagangan yang proteksionis dan konservatif. 

Dalam mengelola fiskal, Trump pun menjanjikan ekspansi belanja dan kebijakan yang longgar dalam mengelola defisit anggaran sehingga memicu dugaan pemerintah AS akan mengandalkan penerbitan obligasi.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement