REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya memiliki Presiden Direktur yang baru, setelah posisi ini kosong sejak Januari lalu. Pengumuman adanya komandan baru di perusahaan yang sudah beroperasi di Papua, Indonesia sejak 1967 ini disiarkan melalui interoffice memorandum yang disampaikan langsung oleh CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.
Melalui memo yang ditujukan kepada seluruh karyawan PTFI tersebut, Richard meyebutkan bahwa secara resmi PTFI dipiloti oleh Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Chappy sendiri sebetulnya sudah bergabung dengan Freeport sejak Agustus tahun ini sebagai penasihat senior perusahaan. Chappy juga menggantikan bos PTFI sebelumnya, Maroef Sjamsoeddin, yang juga memiliki latar belakang militer. Maroef adalah purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara.
Keputusan perusahaan untuk menunjuk Chappy sebagai Presdir Freeport Indonesia yang baru juga dianggap sebagai upaya perusahaan untuk melancarkan operasinya di Indonesia. Pengamat energi sekaligus peneliti dari Indonesian Resources Studies ( IRESS) Marwan Batubara menilai, secara kultur jebolan militer memang akan lebih disegani oleh para politisi dan pejabat pemerintahan. Sehingga, menurutnya, tidak heran bila akhirnya perusahaan induk Freeport di AS memilih Chappy sebagai pilot PTFI yang baru, menggantikan Maroef yang mundur pada Januari lalu lantaran kontraknya habis.
Mundurnya Maroef juga berbarengan dengan berjalannya kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Ia menilai, dipilihnya tokoh yang tidak memiliki pengalaman di bidang pertambangan bukan lah menjadi satu masalah. Alasannya, jabatan sebagai Presdir ia nilai lebih bersifat manajerial.
Marwan menilai, di bawah kepemimpinan Chappy Freeport belum akan masih akan melanjutkan operasional gaya lama. Hal ini lantaran belum jelasnya keputusan perpanjangan kontrak yang diberikan pemerintah Indonesia. Marwan juga berharap, latar belakang militer membuat Chappy lebih mementingkan nasib bangsanya.
Meski pada akhirnya sebagai Presdir harus tunduk kepada induk perusahaan di AS, ia meminta Chappy untuk tetap mengutamakan kepentingan negara. Sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dirampungkan oleh Chappy adalah penyelesaian fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral tambang atau smelter dan kewajiban divestasi saham kepada negara.
"Sebetulnya, penunjukan itu murni kewenangan perusahaan. Kita tidak ada urusannya. Namun, sebagai bekas tentara semoga ada sisa-sisa Sapta Marga-nya utnuk bisa melindungi kepentingan merah putih," ujar Marwan, Ahad (20/11).
Marwan berharap, kinerja Chappy bisa lebih memberikan porsi lebih besar kepada kepentingan negara, dibanding pendahulunya. Meski begitu, Marwan menilai kinerja Chappy secara umum akan mirip dengan sepak terjang Maroef sebelumnya. Ia beralasan, latar belakang militer dan nihilnya pengalaman pertambangan akan membawa karaketer kepemimpinan yang sama.
VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama menjelaskan, penunjukan Chappy sebagai Presiden Direktur PTFI telah melalui konsultasi dengan pemerintah Indonesia. Saat ini, lanjutnya, perusahaan sedang menunggu persetujuan resmi dari pemegang saham. "Telah melalui konsultasi dengan pemerintah," katanya.
Freeport baru-baru ini juga dihadapkan pada masalah lingkungan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta dilibatkan dalam pengurusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Freeport Indonesia di wilayah Bumi Cenderawasih.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan dalam rencana perpanjangan izin Amdal PT Freeport Indonesia di wilayah eksplorasinya harus melibatkan semua pihak termasuk Pemprov Papua melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH). "Pasalnya Amdal ini adalah salah satu syarat agar perusahaan ini bisa beroperasi di Papua, ini 'win-win solution' dan tidak merugikan salah satu pihak karena Freeport ini perusahaan, kalau usulan seperti ini Freeport senang," katanya di Jayapura, akhir pekan ini.
Sebagai informasi, Chappy sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi serta anggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan penasihat di Asosiasi Aircraft Component Kementerian Perindustrian.
Chappy merupakan lulusan Akabri Udara tahun 1971, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau), Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Ikuti Whatsapp Channel Republika