REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini M Soemarno memperkirakan pembentukan holding (induk usaha) BUMN Migas dan holding BUMN Tambang akan rampung sebelum akhir 2016.

"Kami perkirakan hanya dua holding BUMN yaitu migas dan tambang yang bisa dituntaskan pada tahun ini (2016), selebihnya diproyeksikan pada tahun 2017," kata Rini usai Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut Rini, pertemuannya dengan Menkeu Sri Mulyani membahas detil persiapan yang dibutuhkan untuk membentuk holding BUMN. Ia menjelaskan, pembahasan meliputi berbagai aspek mulai dari bagaimana pembentukan holding dikaitkan status perusahaan hingga persoalan aset yang akan disatukan.

"Kami juga membahas soal saham pemerintah pada Freeport sebesar 9,36 persen yang otomatis dialihkan ke holding BUMN Tambang," ujar Rini.

Menurut catatan, holding BUMN Migas akan menyatukan dua perusahaan besar yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk (Persero), di mana Pertamina akan ditetapkan sebagai perusahaan induk. Sedangkan Holding BUMN Tambang menyatukan empat perusahaan yaitu PT Inalum (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Perseo), PT Timah Tbk (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) dengan proyeksi sebagai induk usaha yaitu PT Inalum.

"PGN merupakan perusahaan publik, sehingga proses pembentukan juga harus dilaporkan dan disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tuturnya.

Setelah itu, yang juga harus dilalui dalam pembentukan holding yaitu keharusan melaporkan dan membahas lebih lanjut dengan DPR. "Setelah semua proses dilalui maka akan diterbitkan Peraturan Presiden (PP) masing-masing holding BUMN tersebut," jelasnya.

Menurut data Kementerian BUMN, selain holding Migas dan holding Tambang, Pemerintha juga mempersiapkan empat holding lainnya yaitu holding BUMN Jalan Tol dan Konstruksi, BUMN Perumahan, BUMN Pangan, BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika