REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berencana memperpanjang pemberlakuan subsidi ongkos angkut untuk delapan komoditas penyumbang inflasi. Selama ini, subsidi ongkos angkut hanya diberlakukan saat hari raya. Nantinya, subsidi diberlakukan sepanjang tahun.
Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan pemberian subsidi ongkos angkut ini agar harga bahan pokok bisa dijangkau masyarakat. Delapan komoditas yang diberi subsidi ongkos angkut, antara lain, beras, minyak goreng, bawang merah, cabai, gula, dan terigu.
“Rencana ini masih kami rumuskan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa skenario yang diusulkan," kata Soekarwo seusai Rakor TPID di kantor Bank Indonesia Jatim, Rabu (16/11).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menjelaskan, salah satu yang akan diskenariokan adalah dengan memutus rantai dari distributor pertama ke distributor keempat di seluruh Jatim. Nantinya, rantai distribusi dari Jatim akan di serahkan ke kabupaten/kota, setelah dari kecamatan akan di distribusikan hingga ke kecamatan. “Dalam posisi seperti itu, diperlukan tempat untuk penyimpanan barang,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Benny Siswanto, mengatakan, pada tahap awal pemberian subsidi ongkos angkut masih dibutuhkan. Namun, setelah harga bahan pokok stabil, subsidi ongkos angkut bisa dicabut bertahap. “Nanti akan kelihatan efisiensi dan optimalisasi rantai distribusi sehingga harga akan rendah,” kata Benny.
Benny menambahkan, perkembangan inflasi di Jatim sampai Oktober 2016 relatif terkendali. Relatif terjaganya harga komoditas pangan dan beberapa komoditas lain dipengaruhi kebijakan oleh Pemprov Jatim sehingga menopang terkendalinya inflasi di Jatim.
Pada Oktober 2016, Jatim mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (mtm). Sehingga secara tahunan Jatim mencatatkan inflasi sebesar 2,74 persen (yoy). Secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy), Jatim mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 0,14 persen (mtm) dan 3,31 persen (yoy).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
