REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jepang meminta kepada pemerintah untuk turut mengelola Pelabuhan Patimban jika sudah selesai dibangun. Hal ini merupakan salah satu poin kerja sama antara Indonesia-Jepang selain kucuran dana sebesar 1,7 miliar dolar AS untuk biaya pembangunan.
Luhut mengatakan, pemerintah memungkinkan memberikan kesempatan pengelolaan Patimban kepada Jepang. Mengingat hal ini juga bisa menjadi salah satu cara agar para pekerja di Patimban bisa mendapat ilmu tambahan dari Jepang.
"Yah nanti kita lihat, kan Jepang itu minta manajemen mereka ikut. Saya pikir biarkan mereka ikut sampai 10 tahun sambil mendidik orang kita juga," ujar Luhut di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Jumat (11/11).
Selain itu, menurut Luhut, tak ada kendala berarti terkait Pelabuhan Patimban. Dana pembangunan yang akan cair pada April 2017 mendatang akan langsung dipakai. Luhut mengatakan sistem pinjaman yang diberikan Jepang kepada Indonesia memakai sistem step loan, atau uang dikucurkan secara bertahap. Pinjaman tersebut nantinya memiliki bunga sebesar 0,01 persen.
"Masalah dana tak ada masalah. yang jelas nanti sistemnya step loan. Kita tinggal finalisasi administratif," ujar Luhut.
Pelabuhan Patimban digadang-gadang menjadi salah satu pelabuhan penghubung yang cukup besar. Dengan kapasitas menjadi 8 juta TEUs per tahun rencananya pelabuhan yang akan dibangun di Subang tersebut akan menjadi sentral pelabuhan khusus industri.
Pembangunan tahap 1 diharapkan selesai pada 2019. Menurut rencana, pembangunan pelabuhan itu akan dibagi menjadi tiga fase dengan pendanaan semuanya berasal dari pinjaman dari Jepang. Pelabuhan Patimban juga telah masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (bluebook). Selama masa pembangunan, Pelabuhan Patimban masih di bawah pemerintah dengan porsi yang masih dihitung. Ke depan, pengoperasian pelabuhan ini berpeluang untuk menggandeng swasta atau BUMN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
