REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah melakukan perbaikan untuk menurunkan biaya logistik. Perbaikan di sektor pelabuhan, transportasi darat maupun udara menjadi fokus Pemerintah agar harga industri dalam negeri lebih terjangkau.

Perbaikan tersebut mulai terlihat. Dari biaya logistik yang mencapai 26 persen, turun menjadi 24 persen. Meski demikian, nilai ini tetap belum membuat produk Indonesia bersaing. "Ini masih tinggi. Masih banyak hal yang harus diperbaiki," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Anwar Satta, Rabu (9/11).

Anwar menjelaskan, infrastruktur yang diperbaiki baik di darat maupun di pelabuhan memang bagus. Tapi perbaikan ini belum dijalankan di semua pelabuhan. Masih banyak pelabuhan yang harus meremajakan alat bongkar muat sehingga barang yang dibawa bisa lebih banyak dan waktu lebih cepat dalam pendistribusian.

Di sisi lain, harmonisasi kebijakan masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L) juga mesti diperbaiki. Sebab peraturan pemberangkatan logistik dari industri ke daerah tujuan kerap berbenturan dengan peraturan yang berbeda-beda.

Anwar pun menyoroti permasalah‎ dweeling time‎ atau waktu bongkar muat yang disebut telah menurun. Saat ini dweeling time terasa bermanfaat karena jumlah ekspor impor dari industri tengah melemah. Artinya barang yang ada di pelabuhan untuk dikirim ke daerah atau negara tujuan masih sedikit.

Peningkatan ekspor impor diprediksi akan membaik mulai 2017. Maka akan mulai banyak produk yang masuk ke Pelabuhan. Jika dweeling tim ini kembali meningkat, bisa disebut bahwa perbaikan waktu bongkar muat yang ada hanya dikarenakan jumlah barang yang menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika