REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memutuskan untuk mengurangi beban PT Pertamina (Persero) dalam bentuk pengurangan pembayaran setoran dividen kepada negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pemerintah pusat belum melakukan pembahasan khusus atas opsi pengurangan dividen Pertamina.

Langkah pengurangan dividen ini mencuat setelah Pertamina disebut harus rela menanggung Rp 800 miliar demi menyamaratakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seantero Indonesia. Biaya ini dibutuhkan sebagai biaya logistik untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil khususnya Indonseia Timur.

"Belum ada pembahasan kalau di kabinet mengenai pengurangan dividen," ujar Darmin di Jakarta, Senin (31/10).

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai bahwa ide untuk menyamakan harga BBM di seluruh Indonesia adalah ide yang bijak. Tujuannya, menurutnya, tentu untuk membangun nuansa adil bagi warga negara di daerah manapun untuk merasakan harga BBM yang sama. Persoalannya, kata dia, infrastruktur di sejumlah wilayah belum siap untuk menerapkan BBM satu harga ini. Tidak semua daerah, memiliki akses yang mudah untuk menerima pasokan BBM dengan lancar dan cepat.

Sudaryatmo mengatakan, boleh saja pemerintah beride tetapi harus ada keterlibatan pemerintah di dalam rencana ini. Caranya, menurutnya, dengan memberikan subsidi logistik. "Kalau logistik ditanggung operator (Pertamina), sampai kapanpun belum bisa satu harga. Soalnya infrastruktur kita belum rata." ujar Sudaryatmo.

Ia menilai, pemberian beban kepada Pertamina semata untuk menanggung biaya logistik tidak adil bagi perusahaan. Pemberian subsidi diharapkan menjadi solusi agar Pertamina tidak merugi dan di sisi lain masyarakat bisa merasakan harga BBM yang sama.

Selain itu, Sudaryatmno juga meminta agar pemerintah juga menerapkan harga BBM yang sama untuk operator SPBU asing seperti Total dan Shell. Tujuannya, keadilan juga dirasakan oleh operator dalam menyalurkan BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika