REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong inklusi keuangan ke berbagai sektor. Pemerataan layanan jasa keuangan melalui akses pembiayaan ke masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu akses pembiayaan yang telah diupayakan oleh otoritas adalah pembiayaan ke sektor perikanan dan kelautan. Di sektor perikanan dan kelautan OJK memiliki program Jaring. Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guidelines) OJK merupakan program pembiayaan untuk sektor kemaritiman yang telah berjalan sejak tahun lalu.
Memasuki tahun kedua, OJK semakin getol mendorong perbankan serta lembaga keuangan nonbank untuk menyalurkan kredit ke sektor tersebut. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, program Jaring dilakukan untuk memberdayakan sektor kemaritiman dengan cara meningkatkan program pembiayaan.
Nantinya, bantuan pembiayaan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan dan kelautan ini akan dapat meningkatkan ekonomi di sektor kemaritiman. Dia yakin program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Program ini belum selesai. Tentu saja masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi saya kira sudah cukup besar alokasi pembiayaan ini, dan tidak hanya dari perbankan tapi juga dari industri keuangan nonbank," ujar Muliaman.
Sejak program ini berjakan, pembiayaan di sektor perikanan dan kelautan terus tumbuh. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat penyaluran pinjaman program Jaring dari OJK telah melampaui target hingga 101,81 persen. Bank dengan laba terbesar ini ditargetkan menyalurkan sebesar Rp 3,8 triliun hingga akhir tahun.
Namun, target tersebut terlampaui pada akhir September 2016 mencapai sebesar Rp 3,87 trilliun dengan jumlah debitur sebanyak 138.069 orang. Direktur Bisnis dan UMKM BRI, Mohammad Irfan menjelaskan, penyaluran sektor ini memiliki komposisi sebesar 90 persen untuk segmen mikro dan kecil, lantaran kedua segmen tersebut yang masih menggeliat di tengah melambatnya perekonomian.
"Untuk segmen menengah kita tunggu dulu perkembangannya. Otomatis kalau makro ekonomi kita membaik dan sektor menengah menggeliat kita akan bantu dorong," ujar Irfan.
Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) tercatat rendah yakni di bawah 3,00 persen. Menurut Irfan, rendahnya rasio NPL ini karena perseroan menyalurkan pinjaman dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi calon debitur.
Sementara Bank Negara Indonesia (BNI) hampir mencapai target dari penyaluran kredit ke sektor perikanan dan kelautan yakni sebesar 98,72 persen atau Rp 680,91 miliar dari target segmen dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sebesar Rp 689,75 miliar.
"Per 30 September 2016 untuk penyaluran sektor ini ke segmen kecil sebesar Rp 233,69 miliar, segmen komersial sebesar Rp 327,23 miliar, dan korporasi sebesar Rp 120 miliar,"ujar SVP Divisi Small Business Bank Negara Indonesia (BNI) Anton Siregar.
Sedangkan per sektor ekonomi, BNI telah menyalurkan sebesar Rp 11,304 triliun dengan sektor budidaya dan penangkapan merupakan penyaluran tertinggi yakni mencapai Rp 848,43 miliar. Kemudian industri pengolahan perikanan sebesar Rp 392,77 miliar, perdagangan hasil perikanan sebesar Rp 483,09 miliar, galangan kapal sebesar Rp 2,24 triliun, pengangkutan dan pelayaran Rp 6,69 triliun, konstruksi pelabuhan Rp 648,67 miliar dan sarana wisata tirta sebesar Rp 0,15 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
