REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Kementerian Perhubungan serius berupaya memberantas semua praktek pungutan liar (pungli) sektor transportasi di tempat-tempat yang rawan khususnya di bidang pelayanan publik. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan jembatan timbang menjadi salah satu bagian pelayanan publik yang rawan dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
Budi menjelaskan adanya praktik pungli di Jembatan timbang menunjukan pengelolaan tempat yang seharusnya dapat berfungsi mengawasi tonase kendaraan besar agar tidak melebihi muatan belum berjalan sebagaimana mestinya. "Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut hingga kini belum menyentuh akar permasalahanya," ujar Budi, Selasa (25/10).
Budi menjelaskan banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika jembatan timbang tidak dikelola dengan baik. Seperti, kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan besar yang melebihi muatan, terjadinya kecelakaan pada kendaraan yang melebihi muatan.
Jika pengawasan di jembatan timbang ini tidak maksimal maka dapat membahayakan para pengemudi kendaraan yang berada disekitarnya. Pada ujungnya, kerusakan jalan dapat mengakibatkan terhambatnya arus distribusi barang yang berdampak pada naiknya harga-harga barang.
"Untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang opsi yang sangat terbuka adalah pengoperasian jembatan timbang diserahkan kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten yang didukung oleh sistem dan integritas" tambah Budi.
Menhub akan menyiapkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menghilangkan praktek pungli. “Tidak dengan cara kasar. Tetapi secara sistemik untuk menghilangkan cara-cara praktek pungli demi terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat,” tambahnya.
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di tempat penimbangan kendaraan bermotor diantaranya merevisi regulasi, melakukan penataan kelembagaan atau organisasi, meningkatkan prasarananya, mengoptimalkan pelayanan dengan pemanfaataan teknologi informasi, meningkatkan fungsi kontrol dengan sistem reward & punishment, serta berkoordinasi dan berkerjasama dengan stakholder terkait.
"Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga sperti Surveyor, SPS dan lain-lain," ucap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika