REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartanti, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun terakhir belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dua hal tersebut yakni kemudahan akses lapangan pekerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Enny menjelaskan, selama dua tahun memerintah, sudah ada pencapaian positif di sektor ekonomi yang dilakukan pemerintah. Capaian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen dan penurunan inflasi ke angka tiga persen.
"Meski begitu, dua indikator dasar ekonomi, yakni kemudahan memperoleh pekerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat justru menurun. Menurunnya dua indikator dasar ini karena harga kebutuhan pokok yang tinggi dan akses terhadap lapangan pekerjaan yang sulit," katanya usai diskusi bertajuk 'Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kerja, Citra, Drama' di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).
Menurunnya daya beli masyarakat, lanjut dia, didorong pemasukan keluarga yang minim. Pengurangan pemasukan ini disebabkan menurunnya upah buruh (buruh tani sebanyak 4,3 persen dan buruh bangunan sebesar 2,28 persen). Saat upah buruh menurun, ada potensi anggota keluarga mereka mencari penghasilan tambahan di sektor informal.
"Jadi, istri dan anak mereka harus bekerja. Ini yang membuat angka pengangguran di Indonesia turun selama dua tahun terakhir. Namun, penurunan itu bersifat semu, terutama jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, pogram pembangunan infrastruktur pemerintah secara serentak justru dinilai mempersempit kemudahan potensi memperoleh pekerjaan bagi masyarakat. Sebab, proyek pembangunan infrastruktur secara bersamaan membutuhkan biaya yang besar.
Enny melanjutkan, negara sampai harus menerbitkan surat utang untuk pendanaan di dalam negeri. Karena modal dalam negeri terserap dalam jumlah besar, ada pengaruh terhadap tingginya suku bunga sektor perbankan. Kondisi ini membuat peluang investasi ke dalam negeri mengalami penurunan signifikan.
Karena itu, pihaknya menyarankan pemerintah melakukan sejumlah evaluasi, misalnya pada fokus pembangunan infrastruktur untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Infrastruktur konkret seperti bendungan dan perbaikan tata niaga sebaiknya didahulukan prioritasnya oleh pemerintah. Kedua hal tersebut penting untuk mendukung sektor industri dan pertanian.
"Pembangunan infrastruktur tentu penting untuk keperluan jangka panjang, tetapi harus step by step, tidak bisa bersamaan. Mestinya pemerintah tekankan dulu kepada sejumlah industri yang paling banyak menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
