REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai tepat upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespons tantangan ekonomi. Namun, ia menegaskan, pemerintah harus terus melakukan intensifikasi atau penekanan fokus dalam pengembangan sektor keuangan dalam rangka inklusi keuangan.
"Ke depan intensifikasi atau penekanan fokus perlu terus dilakukan ke depannya. Saya kira juga harus perlu direview kegiatan-kegiatan keuangan yang memerlukan sinergi. Karena sektor keuangan terkait dengan teknologi dan pemerintah daerah, ini yang menurut saya tahun 2017-2018 perlu didorong," tutur Muliaman usai acara OJK Government PR Forum di Jakarta, Kamis (20/10).
Menurut Muliaman, dampak dari pelemahan ekonomi dunia terus berlanjut sejak dua tahun lalu sehingga diperlukan respon yang struktural untuk mengatasi hal ini. Ia menilai, selama dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, paket-paket kebijakan sudah diupayakan untuk merespon hal ini.
"Nah beberapa paket kebijakan sudah dikeluarkan. Beberapa program penyederhanaan dan program izin dan sebagainya sudah dilakukan, banyak yang saya kira sudah sejalan ya," katanya.
Dari sektor keuangan, upaya pemerintah untuk mendorong akses keuangan kini semakin kuat, ditandai dengan Keputusan Presiden tentang strategi keuangan inklusif, dan komite nasional yang menurutnya sudah sejalan dengan apa yang dirasakan oleh dunia. Ia menilai, pemerintah sudah mendukung upaya mendekatkan layanan keuangan agar bisa memberdayakan seluruh masyarakat, terutama agar bisa melepas mereka dari himpitan kemiskinan.
"Jadi saya pikir, saya merasa apa yang sudah ditempuh dua tahun ini untuk merespon ekonomi global seperti penyederhanaan, perbaikan iklim investasi, dan yang terkait dengan OJK misalnya inklusi keuangan menurut saya sudah menjadi area ataupun prioritas yang memang perlu diupdate terus," tuturnya.
Muliaman menegaskan, pihaknya siap untuk terus mendorong kehumasan. Hal ini dalam upaya untuk terus mendukung pemerintah terutama mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program sektor keuangan.
Selama ini, kata Muliaman, OJK sering melakukan sosialisasi program keuangan seperti sosialisasi amnesti pajak. Ini salah satu bagaimana otoritas membangun sinergi dengan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya dengan menyingkat jarak rakyat dengan lembaga keuangan.
Apabila masyarakat lebih dekat dengan layanan keuangan, ia meyakini mayarakat akan lebih mudah berusaha dan akan terhindar dari kemiskinan. Apalagi saat ini ketika media sosial semakin dominan, diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih baik.
"Terbukanya akses keuangan, terutama untuk di desa-desa, pulau terpencil, Indonesia Timur perlu terus didorong. Kampanye ini terus dilanjutkan untuk menjadikan industri keuangan inklusif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
