REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan dituntut bekerja keras melanjutkan reformasi dan perbaikan yang selama ini telah dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai ada tiga pembenahan utama yang harus dilakukan Jonan.

Pertama, dalam hal perwujudan ketahanan energi. "Jonan harus mampu memecahkan pemenuhan energi yang efisien-terjangkau dan bernilai tambah bagi industri-perekonomian dan masyarakat," kata koordinator nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah, Senin (17/10). Contohya, persoalan tingginya harga gas di dalam negeri, pembangunan kilang-kilang minyak, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Kedua, pengelolaan sumber daya migas yang fair, kredibel dan akuntabel. Jonan, kata dia, harus dapat memastikan pengelolaan industri migas jauh dari ketidakadilan yang disebabkan oleh aksi-aksi mafia migas. Memastikan bahwa proses eksplorasi yang berjalan memberikan nilai tambah atau efek berganda bagi kegiatan ekonomi masyarakat domestik dan sekitar, tidak menjadi arena perburuan rente dan konflik kepentingan antara pejabat atau pembuat kebijakan publik, pebisnis, dan politisi.

Ketiga, perbaikan tata kelola sektor mineral dan batu bara yang konsisten, memberikan nilai tambah, berdaulat, seta tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan. "Penguluran kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (relaksasi) harus dihentikan dan dicarikan solusinya," ujar Maryati.

Begitu juga dengan pengawasan pengusahaan sektor minerba, mulai dari pemberian izin, pelaksanaan standard pertambangan, keamanan, dan keselamatan manusia maupun alam. Perlu juga mencegah adanya kokflik sosial dan lingkungan harus diutamakan dalam penataan sektor minerba.

Maryati mengatakan Jonan memiliki latar belakang yang berkaitan dengan industri. Untuk itu sudah seharusnya Jonan bisa berlaku tegas terhadap pelaku-pelaku industri yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu, baik di industri migas maupun industri mineral dan batu bara.

"Misalnya, Jonan harus berani menegur dan memberi sanksi pengusaha migas yang bandel, trader gas yang tidak mau membangun infrastruktur, pelaku penyelundupan minyak, penyelundupan BBM, penambang ilegal, pengekspor bahan tambang ilegal, pemberi ijin tambang melalui suap, pemain proyek di pengadaan listrik, dan lain sebagainya," ujar Maryati.

Integritas, sistem pengendalian dan pengawasan merupakan instrumen penting yang harus dikembangkan oleh Kementerian ESDM. Hal itu bertujuan agar sektor energi dan sumber daya mineral negeri Indonesia kuat, berdaulat dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemanjuan bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika