REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus melanjutkan upaya untuk mendesak perusahaan mesin pencari asal Amerika Serikat, Google, untuk membayar pajak atas kegiatan dan operasionalnya di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan bahwa pemerintah tetap meminta pihak Google melunasi tunggakan pajak.
Hanya saja kali ini, kata Rudiantara, pemerintah Indonesia bersedia duduk bersama dan bernegosiasi dengan Google. "Saya dorong terus. Saya minta tunjukin adanya good will, duduk sama-sama selesaikan masalah ini. Tapi saya ajak terus mereka untuk duduk sama-sama," ujar Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (11/10).
Rudiantara menyebutkan, pihak Google pada dasarnya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki intensi untuk menolak. "Mau tak mau, Googe memang harus membayar tunggakan pajak selama ini," kata dia.
Menurut Rudiantara, pihaknya akan kembali membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan dan manajemen Google Indonesia untuk melanjutkan penyelesaian kasus ini. Pemerintah, lanjut Rudiantara, juga menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan Google di negara lain.
Ia menilai pemerintah harus membuat kebijakan yang selaras dengan perkembangan kasus Google di skala internasional sehingga kelanjutan pembayaran Google tidak hanya berlaku saat ini saja. Pemberlakuan ini, kata Rudiantara, juga berlaku untuk perusahaan layanan konten via internet atau over the top lainnya termasuk Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya.
"Tunggu selesai ini. Nanti bagaimana cara bayar pajaknya. Kalau ini selesai baru terapkan semuanya untuk perusahaan over the top internasional ataupun nasional karena tujuan kita memberi level playing field baik nasional maupun internasional. Masak nasional bayar pajak, yang internasional nggak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika