REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia (Pakindo) Slamet Riyadi menyatakan penetrasi yang terlampau pesat dari kredit mikro dapat mendorong ketidakmampuan bayar dan krisis keuangan bagi lembaga keuangan. Hasil studi yang dilakukan oleh Pakindo, sebanyak 54 persen nasabah di lembaga keuangan mikro memiliki tiga jenis pinjaman.

"Meskipun 86 persen menyatakan pinjaman diambil untuk keperluan usaha, namun hampir 60 persen mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman," ujar Slamet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10).

Di daerah yang diteliti Pakindo, pertumbuhan portofolio pinjaman bruto dari lembaga keuangan mencapai 140 persen per tahun dan pertumbuhan nasabah hingga 97 persen. "Oleh sebab itu perlu adanya mekanisme berbagi informasi pinjaman seperti biro kredit untuk meningkatkan kualitas informasi pinjaman nasabah dan mengurangi risiko kemacetan akibat pinjaman berlebih. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan yang bertanggung jawab," katanya.

Berdasarkan hasil studi yang berjudul "Studi Pinjaman Berlebih di Indonesia: Mengapa Nasabah Mikro Mengambil Banyak Pinjaman" tersebut, terdapat banyak lembaga yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah sehingga mengakibatkan nasabah mengambil pinjaman berganda. Pertumbuhan pesat ini dapat mengarah ke suplai pinjaman yang tinggi dan mendorong nasabah untuk memiliki pinjaman berlebih dan berganda. Di negara-negara seperti India, Meksiko, Nikaragua, dan Kamboja, penetrasi pinjaman lembaga keuangan yang terlampau tinggi dapat mengakibatkan nasabah macet secara massal.

Penelitian itu dilaksanakan oleh lembaga MicroSave dan Biro Kredit KBIJ, melalui dukungan dari Opportunity International Australia dan FMO, Bank Pembangunan Wirausaha Belanda (Massif Fund). "Kami berharap hasil studi ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga keuangan dalam mengelola risiko dan meminimalisir dampak pinjaman berlebih," kata Slamet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika