Rabu 05 Oct 2016 18:18 WIB

Menteri Susi: Pemerintah Nyaris tidak Mendapatkan Apa Pun dari Muara Baru

Pekerja membongkar muatan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Pekerja membongkar muatan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sekarang adalah saatnya mengelola kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, dengan benar dan sesuai dengan kepentingan berbagai pihak termasuk nelayan tradisional.

"Pemerintah ingin membangun untuk kebaikan semua," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (5/10).

Menurut Susi, dahulu selama bertahun-tahun pemerintah nyaris tidak mendapatkan apapun dan tidak bisa mengelola kawasan tersebut dengan tepat. Susi mencontohkan bahwa banyak pemilik bakul ikan yang membayar sewa kepada para pengusaha yang mengelola di sana.

"Sudah saatnya kita tata dan kelola dengan benar. Tanah ini milik Perindo (BUMN Perikanan Indonesia). Yang punya tanah ingin membangun ya harus dikembalikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ada kapal nelayan anggota sejumlah asosiasi perikanan yang memilih berhenti beroperasi dikarenakan aturan moratorium kapal buatan luar negeri dan larangan transshipment (alih muatan di tengah laut), serta dinaikkannya sewa lahan secara sepihak di Muara Baru.

Selain itu, ditengarai pula adanya rencana sejumlah industri dan UMKM pengolah ikan di Muara Baru yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru juga akan menghentikan berbelanja ikan dari nelayan hingga aturan-aturan dan biaya sewa lahan yang memberatkan dicabut.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement