REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah kembali membahas peta jalan pembangunan infrastruktur pangan di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan pemerintah akan merumuskan prioritas pembangunan infrastruktur pangan berdasarkan kebutuhan pasar dan juga kemampuan produksi di tiap daerah.
Ia menyebutkan, dari pembahasan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disimpulkan bahwa komoditas jagung dan gula termasuk prioritas pemerintah. Sedangkan, padi dianggap sudah mencukupi sehingga pembangunan infrastrukturnya tidak mendesak.
Kementerian PUPR mencatat terdapat 7,3 juta hektare lahan irigasi yang bergantung pada baik tidaknya infrastruktur irigasi yang ada. Dari luas lahan tersebut, baru 54 persen atau 3,9 juta hektare lahan yang dianggap layak untuk produksi pangan dan pertanian. Sedangkan sisanya, 3,3 juta hektare lahan irigasi masih belum bisa mendapat suplai air dari infrastruktur irigasi yang cukup.
Basuki menyebutkan, pemerintah akan mengejar perbaikan untuk 3,3 juta hektare lahan yang masih minim infrastruktur irigasi. Sehingga pada 2019 mendatang ada 90 persen lahan yang sudah terkoneksi dengan infrastruktur irigasi yang memadai.
"Nanti 2019 target 90 persen baik. Dari 7,3 (juta hektare) yang baik 54 persen sisanya rusak ringan atau berat. Makanya akan diperbaiki sampai 2019 kita punya program pembangunan 1 juta hektare dan perbaikan 3 juta hektare," ujar Basuki di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/9).
Hingga 2019 mendatang, pemerintah memprogramkan pembangunan 49 bendungan yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah bendungan yang dibangun tersebut, pemerintah memproyeksikan terdapat 357 hektare lahan yang teririgasi dengan baik. Selain itu, hingga 2017 mendatang pemerintah juga menargetkan untuk menambah lagi 294 hektare lahan irigasi baru, dengan target akhir ada 1 juta hektare lahan irigasi baru hingga 2019.
Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur irigasi ditargetkan bisa rampung paling tidak 1,1 juta hektare sampai 2017 nanti. "Kita masih ada waktu dua tahun sampai 2017, dan ini akan terus dikejar," ujar Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika