REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menilai tidak ada yang bisa menjamin calon anggota BPK dari kalangan yang terafiliasi dengan partai atau nonpartai, merupakan sosok yang tepat mengisi jabatan tersebut.

Jawaban Harry tersebut menanggapi pemilihan calon anggota BPK Periode 2016-2021 yang saat ini sedang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR. "Tidak ada yang katakan orang dari partai atau nonpartai, mana yang lebih baik," ujar Harry saat ditemui di Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (19/9).

Dari sembilan petinggi BPK saat ini, tiga di antaranya memang memiliki latar belakang sebagai politisi. Ketiga orang tersebut yakni Ketua BPK Harry Azhar Azis yang sebelumnya politisi dari Partai Golkar, Aggota BPK Rizal Djalil yang sebelumnya politisi dari Partai Amanat Nasional, dan Anggota BPK Achsanul Qosasi yang sebelumnya politisi dari Partai Demokrat.

Sejumlah pihak menilai, anggota BPK yang terafiliasi dengan partai politik tertentu, berpotensi mengganggu kredibilitas BPK itu sendiri di mana integritas dan independesinya jadi dipertanyakan.

Harry menanggapi santai hal tersebut. Menurut dia, apabila ada calon anggota BPK yang berlatar belakang politik kemudian terpilih, maka calon tersebut harus keluar dari partai politiknya.

"Saya dulu di Golkar. Begitu saya terpilih, saya keluar dan tidak boleh lagi saya 'neko-neko'(macam-macam) dengan partai," kata Harry.

Pemilihan Anggota BPK oleh Komisi XI kali ini adalah untuk mengisi jabatan yang kini dipegang Bahrullah Akbar yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang. Ada 24 calon yang akan diuji dalam fit and proper test yang digelar Komisi XI dari 19 hingga 21 September 2016 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika