REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Pemerintah meluncurkan kartu tani suntuk integrasi data pertanian. Kartu Tani yang akan mengintegrasikan data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan. Sebagai tahap awal kartu ini diluncurkan untuk komoditas tebu terlebih dahulu.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dengan kartu tersebut para petani akan mendapatkan banyak kemudahan. Di antaranya memperoleh kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk. Kemudian, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan bank BUMN melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau, dan difasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, bisa mendapatkan kemudahan subsidi dari program-program yang dijalankan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Sosial.
Selain itu, para petani yang telah memegang Kartu Tani mendapat kemudahan penjualan hasil panen oleh Bulog tanpa perantara, dan juga kemudahan penerimaan pembayaran hasil panen dari off taker. Rini menambahkan, Kartu Tani juga bertujuan untuk mengedukasi petani tentang pentingnya melek keuangan karena terintegrasi dengan perbankan. Dengan demikian, di kalangan petani diharapkan bisa tumbuh budaya menabung dan tidak konsumtif setelah menerima pembayaran hasil komoditas.
”Bahkan, para petani juga diedukasi tentang pentingnya asuransi, termasuk untuk menjamin pendidikan buah hatinya. Artinya, Kartu Tani ini juga sekaligus upaya mendorong terwujudnya inklusivitas sektor keuangan karena memperbesar aksesibilitas publik terhadap produk keuangan,” ujar Rini.
Bagi pemerintah, Kartu Tani menjadi data base petani yang akurat dan terintegrasi. Pemerintah mengetahui secara detil luas lahan pertanian hingga per petak, waktu panen, kinerja petani, dan berbagai hal teknis lainnya. Menurut Rini, hal ini memudahkan pemerintah untuk menyusun program kebijakan, subsidi, dan bantuan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, menyusun manajemen stok pupuk yang lebih rapi sesuai pendataan petani.
"Pemerintah ingin membangun sistem yang kredibel dan akuntabel. Tidak bisa lagi subsidi jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itu semua berangkat dari Kartu Tani ini. Ini sejarah membanggakan bagi bangsa kita,” kata Rini.
Saat ini sedang disiapkan untuk petani di daerah lainnya dan tidak terbatas pada komoditas tebu saja namun juga komoditas pangan lainnya. Rini menambahkan, pemerintah sudah melakukan pendataan terhadap petani bawang merah untuk program penjualan bibit. Sementara itu, untuk petani padi ke depannya diharapkan ada dukungan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan.
Deputi Menteri BUMN Wahyu Kuncoro menambahkan, soft launching Kartu Tani ini merupakan buah dari sinergi antara PTPN dan bank BUMN. Dengan menyatukan sistem yang ada di antara dua entitas bisnis tersebut.
”Selama beberapa bulan, PTPN dan bank BUMN bersama-sama mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani. Ini bukti bahwa BUMN selalu siap bersinergi untuk menciptakan nilai tambah optimal bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat,” kata Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika